SOLOPOS.COM - Jonathan Latumahina mendampingi anaknya, David, yang masih koma di rumah sakit. (Twitter/@seeksicksuck).
Solopos.com, JAKARTA — Eks pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo meminta maaf kepada pihak keluarga David Ozora, PBNU dan GP Ansor atas kelakuan anaknya, Mario Dandy Satriyo yang membuat heboh publik Tanah Air.
Permintaan maaf itu disampaikan Rafael Alun seusai menjalani klarifikasi soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh KPK.
“Saya sekali lagi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga Bapak Jonathan, kepada keluarga besar PBNU dan keluarga besar GP Ansor,” kata Rafael di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (1/3/2023).
Rafael berharap agar David bisa segera pulih dan kembali sehat.
Rafael berharap agar David bisa segera pulih dan kembali sehat.
“Saya saat ini tetap mendoakan untuk ananda David supaya anda David agar segera sembuh, pulih kembali seperti sedia kala,” ujarnya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Namun saat ditanya soal agenda klarifikasi dengan KPK, Rafael enggan memberikan komentar soal klarifikasi LHKPN-nya dengan KPK.
KPK memanggil Rafael Alun untuk klarifikasi terkait ketidaksesuaian antara profil harta kekayaan miliknya hingga Rp56 miliar dengan jabatannya sebagai pegawai eselon III Ditjen Pajak Kemenkeu.
Nama Rafael Alun Trisambodo menjadi perhatian publik setelah putranya, Mario Dandy Satrio menjadi tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan anak seorang Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jonathan Latumahina.
Saat melakukan tindak pidana kekerasan, Mario Dandy membawa mobil Rubicon yang kemudian terkuak bahwa mobil mewah itu menunggak pajak.
Sebagai anak seorang pejabat pajak, Mario Dandy kerap pamer kemewahan di media sosial sehingga berakibat pada sorotan masyarakat soal harta kekayaan ayahnya yang mencapai sekitar Rp56 miliar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian mencopot jabatan Rafael Alun dari jabatannya sebagai kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II untuk mempermudah proses pemeriksaan harta kekayaannya.