Putusan Mahkamah Konstitusi Ambigu, PSHK Sarankan Pencabutan UUCK

Jaminan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang tentang Bangunan Gedung telah dihapus oleh UUCK dan direncanakan akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Ichwan Prasetyo | Solopos.com

SOLOPOS.COM - Aspirasi warga di Jambi setelah setahun pemberlakuan UU Cipta Kerja. (Antaranews.com)

Solopos.com, SOLO – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyimpulkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji formil Undang-undang tetang Cipta Kerja (UUCK) menciptakan ambiguitas.

Espos Plus merupakan layanan khusus dari Solopos.com yang lebih relevan dan memiliki diferensiasi dibandingkan free content. Untuk membaca artikel ini selengkapnya silahkan login atau daftar di SoloposID.

DAFTAR

Kata Kunci : Kepastian Hukum UPAH BURUH: Kesejahteraan Buruh Putusan Mahkamah Konstitusi Omnibus Law Omnibus Law Uu Cipta Kerja Polemik UU Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi Ambigu, PSHK Sarankan Pencabutan UUCK

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif