JOGJA – Meski Kota Jogja menyandang predikat kota pelajar, setiap tahun ribuan anak usia sekolah di wilayah DIY tak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Kadarmanata Baskoro Aji, Rabu (2/1/2012) menyatakan, setiap tahun rata-rata lulusan SMP sebanyak 49.000 orang, namun yang mendaftar masuk ke SMA/SMK hanya 47.000 orang. “Tiap tahun rata-rata seribu orang yang tidak melanjutkan sekolah,” terangnya.

Penyebab banyaknya lulusan SMP di daerah ini tak meneruskan sekolah menurut Baskoro Aji beragam. Ada yang karena tak memiliki biaya lainnya memutuskan untuk langsung bekerja. Karenanya kata dia, melalu program retrival, pemerintah berupaya menekan jumlah lulusan SMP yang putus sekolah. Sejak 2005 lewat program ini setiap tahun dianggarkan dana miliaran rupiah untuk anak-anak miskin lulusan SMP agar tetap bersekolah.

Pada tahun ini misalnya dianggarkan sebanyak Rp5,5 miliar. Disdikpora bakal mencari anak putus sekolah melalui kelurahan agar dapat dicover dengan program retrival. “Kalau cuma melihat data dari sekolah asalnya sulit, karena setelah lulus kan sekolah tidak tahu mereka ke mana. Kami mendata sampai tingkat keluarahan kalau ada anak di daerah itu yang tidak melanjutkan sekolah,” ungkapnya.

Namun bagi lulusan SMP yang memutuskan bekerja menurutnya tak dapat dipaksakan. Pihaknya hanya memfasilitasi siswa yang tetap ingin bersekolah namun tak ada biaya. Program ini terkait pula dengan kebijakan wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Di sisi lain untuk menuju wajib belajar 12 tahun, mulai tahun ini dialokasikan dana dari APBD provinsi sebesar Rp26 miliar untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) siswa miskin SMA/SMK. Sehingga BOS tak hanya diperuntukan bagi siswa SD atau SMP seperti selama ini. Baskoro Aji menjelaskan, dari total sekitar 150.000 siswa SMA saat ini, 20% diantaranya bakal dicover dengan dana BOS. Setiap siswa penerima mendapat bantuan sebesar Rp1.050.000 per orang per tahun. “Pembagian 20% itu merata di setiap daerah secara proprosional, prinsipnya tidak ada alasan tidak sekolah hanya karena biaya,” tuturnya.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD DIY Nur Sasmito mengklaim, lembaganya juga telah memberikan perhatian lebih pada pendidikan di DIY. Diantaranya dengan terus menambah alokasi untuk dana BOS dari Provinsi serta bantuan bagi siswa miskin. Kendati demikian, ia mengingatkan agar program retrival maupun BOS SMA/SMK ini didukung dengan data valid latar belakang siswa agar bantuan tepat sasaran. “Data valid terhadap sekolah maupun siswa miskinnya,” ungkapnya.

JIBI/Harian Jogja/Bhekti Suryani

Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif