SOLOPOS.COM - Ilustrasi pungutan (JIBI/Solopos/Dok.)
Harianjogja.com, KULONPROGO-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulonprogo mendesak peran komite sekolah dan dewan pendidikan ditinjau ulang. Hal ini sebagai tindak lanjut dari persoalan sumbangan maupun pungutan di sekolah yang selalu melibatkan komite sekolah, sementara peran dewan pendidikan tidak terlalu terlihat bagi pendidikan di Kulonprogo.
Anggota DPRD Kulonprogo Kasdiyono menilai perlunya kesepahaman tentang tugas dan fungsi komite sekolah serta dewan pendidikan.
“Seharusnya komite sekolah dan dewan pendidikan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan, tetapi yang terjadi justru komite sekolah seolah-olah hanya muncul saat ada pungutan atau sumbangan,” jelasnya, Minggu (20/70).
Ia juga mengaku tidak tahu sepak terjang dewan pendidikan di Kulonprogo dan lebih menyoroti komite pendidikan yang selalu muncul saat penarikan sumbangan. Menurut dia, komite sekolah juga harus hadir dalam menangani persoalan pendidikan, seperti mengontrol kinerja guru dalam mengajar dan memperhatikan cara orangtua murid mendampingi anaknya ketika belajar di rumah.
“Tapi dalam hal-hal seperti itu justru peran komite sekolah tidak terlalu tampak,” ungkap dia.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kulonprogo Sumarsana menilai komite sekolah tidak paham makna sumbangan bagi sekolah.
“Sumbangan merupakan pemberian bebas dan sukarela yang seharusnya tidak dikoordinasikan, sementara yang terjadi justru sumbangan lahir dari kesepakatan,” jelasnya.
Ia juga berencana untuk menyosialisasikan fungsi dan peran komite sekolah dengan dewan pendidikan, termasuk menegaskan arti sumbangan orangtua murid. (Baca juga: Pungutan Sekolah di Kulonprogo Masih Marak)