SOLOPOS.COM - Ilustrasi menghitung uang pecahan Rp100.000 (Dok/JIBI/Bisnis)
Pungli Kemenhub menunjukkan kegeraman Jokowi terhadap pungli meski nilainya kecil. Menurutnya, jika nilainya gede, KPK yang mengurusnya.
Solopos.com, SOLO — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memberikan peringatan keras kepada aparat agar tidak melakukan pungutan liar (pungli) di semua instansi. Jokowi mengatakan tidak akan memberi ampun serta menyikat habis aparat pelaku pungli.
Pernyataan itu disampaikan Presiden Jokowi, saat membagikan sebanyak 3.515 sertifikat tanah milik warga di 15 kabupaten/kota di Jateng di Lapangan Kota Barat, Mangkubumen, Banjarsari, Solo, Minggu (16/10/2016). “Sekarang harus bekerja cepat melayani masyarakat. Kami tidak ingin ada pungli dalam mengurus sertifikat tanah,” ujar Jokowi.
Jokowi mengatakan kalau ada penarikan resmi dari pemerintah saat mengurus sertifikat tanah tidak masalah. Namun, jika seharusnya gratis tetapi dipungut tidak boleh dan segera laporkan. “Pelayanan pembuatan sertifikat tanah, SIM [surat izin mengemudi], KTP [kartu tanda penduduk], penerbitan izin lainnya kalau dipungli laporkan. Kami tidak main-masin soal pungli,” ujar Jokowi.
Ia mengaku mendapatkan banyak kritik setelah menangkap basah pungli di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Rabu (12/10/2016), karena dinilai nilai pungli terlalu kecil untuk diurus Presiden. “Semuanya akan saya awasi langsung. Jangankan ratusan atau puluhan juta, Rp10.000 saya urus,” kata Jokowi.
Menurut dia, meskipun uangnya kecil tetap meresahan dan menjengkelkan. Kalau pungli kecil itu di dilakukan di semua pelabuhan, kantor pemerintahan, di jalan mulai dari Sabang sapai Merauke nilainya bisa sampai puluhan triliun. “Kami menyerahkan pungli dengan nilai besar ke KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi]. Soal pungli nilai kecil urusan Presiden,” kata dia.
Jokowi mengatakan saat ini telah membentuk Tim Sapu Bersih Pungli (Tim Saber Pungli) yang bertugas menangani korupsi dan pungli. Rakyat harus dimudahkan saat mengurus apapaun di kantor palayanan dan jangan dipersulit. “Rakyat banyak mengeluh melalui medsos [media sosial]. Setiap ada keluhan masuk ke medsos saya langsung mengeceknya di lapangan,” kata Jokowi.