SOLOPOS.COM - Mantan Presiden Soeharto (alm.) (Wikimedia Commons)
Jogja— Pusat Kajian Anti-korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai mantan Presiden Soeharto tak layak dinobatkan sebagai pahlawan. Sejarah kelam pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi menjadi alasannya.
“Pahlawan itu bukan hanya disematkan pada orang yang berjasa, tapi juga orang yang bisa dijadikan panutan dan contoh generasi mendatang,” kata Direktur Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar, Senin (18/10) 2010.
Seperti diberitakan sebelumnya, Soeharto masuk dalam nama-nama yang akan dinominasikan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Selain Soeharto, terdapat juga nama Ali Sadikin dari Jawa Barat, Habib Sayid Al Jufrie dari Sulteng, KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari Jawa Timur.
Selanjutnya Andi Depu dari Sulawesi Barat, Johanes Leimena dari Maluku, Abraham Dimara dari Papua, Andi Makkasau dari Sulawesi Selatan, Pakubuwono X dari Jawa Tengah, dan Sanusi dari Jawa Barat.
“Soeharto adalah bapak KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) serta pelanggar HAM yang tentu tidak pantas dijadikan teladan,” kata Zainal. Penetapan pahlawan nasional ini, kata dia, bukan persoalan masa lalu atau masa depan. “Tapi persoalan perilaku buruk.”
Dia menilai yang mengajukan Soeharto sebagai pahlawan nasional adalah orang yang terus hidup dengan masa lalu.
Sampai kapanpun, menurut dia, Soeharto tak layak dijadikan tauladan karena sejarah kelam yang diciptakan sepanjang memerintah sebagai presiden. “Masih banyak tokoh yang layak dijadikan pahlawan nasional.”
vivanews/rif