SOLOPOS.COM - ilustrasi (google img)
JAKARTA--Tes membaca-menulis-berhitung (calistung) saat anak masuk SD dinilai tidak benar. Hal ini berarti saat pendidikan anak usia dini (PAUD), baik play group atau TK sudah diajari calistung.
“Itu (tes calistung) nggak benar. Itu boleh pada umur yang senior. Jadi sebelum masuk SD sebaiknya tidak (diajari calistung),” jelas psikolog anak Seto Mulyadi yang akrab dipanggil Kak Seto.
Hal itu disampaikan Kak Seto di kantor Komnas Perlindungan Anak, Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (6/6/2012). Kas Seto ditanya tanggapannya atas kasus Gatot R yang putranya tidak masuk ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN, setingkat SD) di Kebayoran karena harus menghadapi ujian calistung.
Hal itu disampaikan Kak Seto di kantor Komnas Perlindungan Anak, Jalan TB Simatupang, Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (6/6/2012). Kas Seto ditanya tanggapannya atas kasus Gatot R yang putranya tidak masuk ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN, setingkat SD) di Kebayoran karena harus menghadapi ujian calistung.
“Ada banyak, ada belasan anak dari TK anakku yang tidak masuk karena memang dari TK-nya tidak diajari baca-tulis-hitung,” kata Gatot dalam perbincangan dengan detikcom, Selasa (5/6/2012).
Gatot jengkel bukan tanpa dasar. Dia sudah mencari peraturan yang mengatur tentang masuk sekolah, utamanya SD atau MI negeri milik pemerintah. PP 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
Mendukung pendapat Kak Seto, psikolog Kasandra Putranto di tempat yang sama menilai pendidikan calistung pada PAUD, apalagi menjadi tes saringan masuk SD tidak wajar.
“Sekarang saya tanya, kalaupun anak umur 4 tahun bisa nulis, tadinya 6 tahun, standarnya sekarang dari TK harus bisa nulis-baca juga. Menurut saya itu kan nggak wajar,” jelas Kasandra.
Boleh-boleh saja dalam PAUD diajarkan calistung, namun hal itu tidak bisa dipaksakan dan dipukul rata.
“Bahwa boleh saja anak umur 6 tahun sekolah, ada kewajiban untuk baca kalau anaknya mampu. Kalau anaknya nggak mampu jangan dipaksa,” jelas psikolog jebolan Universitas Indonesia (UI).
Sebelumnya dalam detikhealth, Komnas PA bahkan merilis data pada Maret 2012 lalu bahwa terjadi 2.386 kasus pelanggaran dan pengabaian terhadap anak sepanjang tahun 2011. Angka ini naik 98% dibanding tahun lalu. Mayoritas anak-anak ini stres karena kehilangan masa bermainnya. Anak-anak sudah disibukkan dengan tetek bengek seperti les, sekolah, dan kursus bahkan sejak usia balita.
“Negara gagal memberi jaminan perlindungan kepada anak-anak. Kalau kita lihat sistem kurikulum di PAUD, anak-anak harus dapat membaca, menulis dan berhitung baru bisa masuk SD. Padahal harusnya anak usia dini itu hanya dikenalkan dengan konsep-konsep dasar kehidupan saja seperti bersosialisasi dan bergaul,” kata Arist Merdeka Sirait, ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak dalam acara diskusi pers di Plaza Bapindo, Jakarta (20/3/2012).
Arist menyoroti kurikulum PAUD yang terlalu kaku ini membuat anak-anak menjadi tertekan. Ia juga menegaskan bahwa mutu pendidikan di Indonesia lebih rendah dibandingkan Vietnam. Salah satu alasannya adalah karena anak-anak tidak diberikan alternatif kurikulum selain yang diajarkan di sekolah.
“Tuntutan-tuntutan ini menyebabkan anak-anak menjadi stres. Orangtua banyak membebani dan menuntut anak-anaknya dengan berbagai macam kegiatan. Namun orangtua ini juga tidak siap menjadi orangtua karena alasan sibuk,” kata Arist.
Anak-anak yang stres justru tidak akan berkembang sebab mereka rentan depresi dan terjerumus dalam perilaku berbahaya. Orangtua sebaiknya memberikan kebebasan pada anak-anaknya untuk memilih aktifitasnya. Selain itu, orangtua harus sering-sering melakukan komunikasi dengan anak-anaknya secara kekeluargaan, bukan hanya menyuruh dan memarahi.
