SOLOPOS.COM - Ilustrasi MRT Jakarta
Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan dana hibah dari JICA sudah ada di APBN sebesar Rp 5,2 triliun. Menurutnya dana tersebut siap di gulirkan ke Pemprov DKI dan selanjutnya ke PT.MRT Jakarta untuk pelaksanaan pembangunan sarana transportasi masal tersebut.
Mahendra menerangkan untuk mempermudah pencairan dana mrt untuk percepatan pelaksanaan ke depan Kementerian Keuangan akan membuat sebuah peraturan baru agar dana tersebut tidak mengalir dengan sistem birokrasi yang lambat sehingga berakibat pada pelaksaanaan program mrt yang terbelit-belit.
Mahendra menerangkan untuk mempermudah pencairan dana mrt untuk percepatan pelaksanaan ke depan Kementerian Keuangan akan membuat sebuah peraturan baru agar dana tersebut tidak mengalir dengan sistem birokrasi yang lambat sehingga berakibat pada pelaksaanaan program mrt yang terbelit-belit.
Ia menyebutkan tengah mengkaji pembayaran dengan sistem pembayaran langsung. “Ke depan itu ada peluang untuk tidak harus masuk pemerintah pusat. Masuk pemerintah daerah nantinya. Ada penyederhanaan yang dilakukan dengan istilah direct payment,” ucapnya kepada wartawan di Balai Kota, Sabtu (27/4/2013).
Dengan penyederhanaan ini, sambungnya dinilai bisa memudahkan semua pihak (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI) sehingga tidak terjadi proses panjang yang bisa menimbulkan komplikasi sendiri. Dana hibah sebesar Rp 5,2 triliun tersebut di antaranya akan dialokasikan untuk pelaksanaan pekerjaan sipil dan peralatan sebesar 44,118 miliar yen atau sekitar Rp 4,852 triliun. Kemudian untuk jasa konsultasi sebesar 1,826 miliar yen atau Rp 200 miliar, dan cadangan dana tak terduga (contingency) sebesar 2,206 milar yen atau sekitar Rp 242 miliar.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan belum memerlukan dana tersebut sehingga belum dicairkan. Pada soft launching, pihaknya juga akan mengumumkan nama pemenang tender yang akan mengerjakan konstruksi sipil. “Nanti kalau sudah tentukan pemenang, langsung jalan. Pengadaan alat-alat juga dari mereka. Nanti mereka akan minta dana setelah perlu,” kata Jokowi, Minggu (28/4).
Saat ini untuk biaya operasional, masih menggunakan dana yang telah dicairkan pada tahap pertama. Sayangnya Jokowi enggan menyebutkan berapa dana yang dicairkan pada tahap pertama tersebut. “Kemarin masih ada sisa beberapa miliar di rekening mereka (PT MRT). Pertama ada uang untuk operasional jasa manajemen yang sudah dicairkan,” ujarnya.
Evaluasi Konstruksi Monorel
Dalam perkembangan lain terkait proyek monorel, Juru Bicara PT Jakarta Monorail Bovanantoo mengatakan tahap awal pengerjaan monorel yakni melakukan evaluasi konstruksi tiang tiang monorel dan tes uji beton dan besi yang sudah ada.
“Segera setelah pak gubernur mengeluarkan surat resmi, konsultan teknis akan langsung mengecek kondisi tiang tiang yang ada,” ujar Bovanantoo saat dihubungi Bisnis, Minggu (28/4).
Bovanantoo menerangkan pihaknya telah melengkapi persyaratan administrasi pembangunanmonorel kepada pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pemprov saat ini sedang dalam fase evaluasi administrasi sejumlah dokumen dan legal basic pembangunan monorel.
Pihak Jakarta Monorel, lanjut Bovanantoo melakukan evaluasi terkait dengan kapasitas penumpang monorel yang akan beroperasi di blue line dan green line. Secara prinsip pembangunan dua jalur tersebut tetap seperti yang sudah direncanakan.
Meski demikian, sambungnya kemungkinan adanya perubahan letak stasiun karena perubahan trase seperti adanya pembangunan Jalan Layang Non Tol bisa saja terjadi. “Kami juga mengevaluasi kemungkinan adanya pemasukan diluar dari tiket. Evaluasi Pemanfataan stasiun dan konekting dengan rel kereta api dan transportasi umum lainnya terus dilakukan,” ujarnya.
