SOLOPOS.COM - Ilustrasi (JIBI/Dok)
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimulai pembangunannya.
Solopos.com, BANDUNG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan pembangunan proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung senilai US$5,5 miliar bisa memenangkan persaingan antaranegara.
Menurut Jokowi, proyek Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok ini merupakan kerja sama besar dan mengalami pasang surut pro dan kontra dalam proses sejak akhir tahun 2014 hingga menuju peletakan batu pertama.
“Ini adalah kerja sama besar antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok,” kata Jokowi saat memberi sambutan groundbreaking kereta cepat di Cikalong Wetan Bandung Barat, Kamis (21/1/2016).
“Ini adalah kerja sama besar antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Tiongkok,” kata Jokowi saat memberi sambutan groundbreaking kereta cepat di Cikalong Wetan Bandung Barat, Kamis (21/1/2016).
Pembangunan kereta cepat dibutuhkan saat ini karena setiap negara berusaha melakukan percepatan pembangunan, efisiensi, meningkatkan daya di tengah iklim persaingan antarnegara.
Kereta cepat menjadi salah satu percepatan pembangunan yang harus dimulai untuk memenangkan persaingan tersebut melalui kecepatan mobilitas barang dan mobilitas orang. Kecepatan kereta ini mencapai 350 kilometer per jam atau hanya 36 menit untuk menempuh Jakarta-Bandung.
Ibu Kota sudah mulai dengan MRT dan LRT, Palembang dengan LRT, Bandung LRT dan Surabaya Trem. Menurut Jokowi, aneka transportasi massal akan didahulukan pembangunannya karena akan saling terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.
Kereta cepat nantinya akan terintergasi dengan LRT Jakarta, MRT, Transjakarta dan sebagainya. Sementara Kereta cepat di Bandung akan terintegrasi dengan LRT wilayah Bandung Raya yang diharapkan pembangunannya selesai bersamaan pada 2018.
“Minggu yang lalu Gubernur Jawa Barat menyampaikan, meminta pemerintah pusat agar nantinya pada saat kereta cepat Jakarta-Bandung selesai, LRT di Bandung juga selesai,” tutur Presiden.
Adapun seluruh dana proyek kereta cepat berasal dari investasi tanpa APBN dan tanpa jaminan pemerintah. Jokowi ingin menitikberatkan penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur di luar Jawa berupa jalan tol Sumatra, Kereta Api Makassar-Manado, Kereta Api Papua agar pembangunan tidak hanya Jawasentris.
“Oleh sebab itu kereta cepat ini semua menggunakan dana investasi, tidak menggunakan dana APBN. Dan untuk daerah-daerah yang lebih maju memang nantinya akan kita percayakan pada pola investasi pada BUMN,” tuturnya.