SOLOPOS.COM - PB IDI dari Departemen Luar Negeri, dr Iqbal Mochtar (Antara)
Solopos.com, JAKARTA — Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengkritik proyek genome yang digagas oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Salah satu alasan kritikan IDI adalah karena informasi tentang genome bisa disalahgunakan untuk tujuan tidak baik.
IDI berpendapat saat ini sumber daya manusia dan payung hukum di Indonesia belum siap jika proyek genome diimplementasikan dalam waktu dekat.
PB IDI dari Departemen Luar Negeri, dr Iqbal Mochtar mengatakan ada tiga alasan Indonesia harus berhati-hati dengan proyek genome .
Pertama, proyek genome sangat kompleks dan mahal.
Kedua, Indonesia masih minim tenaga ahli biomolekuler dan bioteknologi sehingga harus menyekolahkan banyak anak bangsa dan memakan biaya yang besar.
“Ketiga, proyek genome berpotensi mengakibatkan mislokasi prioritas pembangunan kesehatan,” kata Iqbal pada diskusi IDI yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (6/7/2023).
Iqbal menyatakan regulasi yang ada di Indonesia belum kuat untuk mengatur tentang studi genomik dibandingkan dengan Australia, yang membuat tiga Undang-Undang terkait proyek bioteknologi medis.
Menurutnya, Indonesia perlu regulasi yang sangat kuat karena genome adalah informasi komplet dan lengkap dari sebuah organisasi, yang mengandung semua informasi yang dibutuhkan bagi individu untuk tumbuh dan berkembang.
Informasi sangat rahasia tersebut bisa diambil, disalin, bahkan mungkin akan disalahgunakan.
“Karena ada kasus juga yang mengatakan bahwa susunan genome ini bisa diedit untuk tujuan tertentu,” ujarnya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Menurut Iqbal, ada beberapa pasal dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan yang dapat memberikan celah pada penyalahgunaan data terkait dengan studi genome.
“Pasal 339 misalnya, yang mengatur penyimpanan dan pengelolaan material, di mana biobank atau biorepositori bisa diselenggarakan oleh fasilitas kesehatan, institusi pendidikan, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan kesehatan, baik milik pemerintah pusat, daerah, maupun swasta,” ucapnya.
Kemudian, lanjutnya, Pasal 340 yang menyatakan pengalihan dan penggunaan spesimen data bisa ke luar negeri dan Pasal 343 di mana genome bisa untuk kepentingan komersial atas persetujuan dan izin dari pemerintah pusat.
“Ini semua celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan studi genome,” imbuhnya.
Meski begitu ia mengatakan studi genome memang bisa memberi pengaruh positif apabila diatur dengan kebijakan yang tepat, misalnya studi pada penderita kanker, dengan teknologi genome dapat diklasifikasikan pengobatannya sesuai dengan informasi genetik yang didapatkan, masing-masing diberikan terapi yang berbeda, sehingga tingkat kesembuhannya bisa meningkat.
Menurut Iqbal, prioritas yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini adalah aksi nyata untuk menangani kasus-kasus kesehatan krusial yang membutuhkan strategi yang cepat dan tepat.
“Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), ada 9 dari 10 prioritas kesehatan yang tidak tercapai. Angka Kematian Ibu masih tinggi, 305 per 100.000, capaian imunisasi masih 63 persen dari target 90 persen, dan angka stunting masih 22 persen dari target 14 persen. Ini membutuhkan aksi nyata program kesehatan masyarakat, proyek genome bisa menyusul,” tuturnya.
Dikutip Solopos.com dari https://wgtech.co.id/, genome adalah materi genetik yang menjadi cetak biru atau rancangan dari suatu mahluk hidup.
Informasi cetak biru ini diwariskan secara turun temurun dan tersimpan dalam DNA, atau pada beberapa jenis virus, dalam RNA.
Ukuran genome dinyatakan dalam bp atau base pair, yaitu jumlah pasangan nukleotida dalam DNA.
Manusia memiliki sekitar 3 miliar bp dalam genome-nya. Sebetulnya genome manusia 99,9% mirip.
Namun perbedaan yang hanya 0.1% tersebut telah menghasilkan keragaman yang sangat besar pada penampilan maupun kondisi fisik seseorang.