SOLOPOS.COM - Ilustrasi penjualan perumahan (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)
Penjualan rumah bersubsidi di wilayah Soloraya pada 2017 tak sesuai target bahkan cenderung turun.
Solopos.com, SOLO — Realisasi penjualan properti termasuk perumahan bersubsidi tahun ini tak setinggi yang diharapkan. Sulitnya penyediaan unit akibat sulitnya perizinan menjadi kendala utama.
Ketua Real Estat Indonesia (REI) Jateng, M.R. Priyanto, menyampaikan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) telah ditutup pada 8 Desember lalu. Dia mengungkapkan realisasi penjualan rumah bersubsidi di Soloraya mengalami penurunan karena kendala penyediaan rumah.
Banyak pembangunan rumah yang belum bisa direalisasikan karena terkendala perizinan, terutama di Karanganyar dan Wonogiri. Sulitnya realisasi penjualan rumah juga terjadi untuk tipe rumah menengah karena permintaan turun.
Banyak pembangunan rumah yang belum bisa direalisasikan karena terkendala perizinan, terutama di Karanganyar dan Wonogiri. Sulitnya realisasi penjualan rumah juga terjadi untuk tipe rumah menengah karena permintaan turun.
Hal ini terlihat dari target pameran yang turun 10%-15%. Bahkan penjualan apartemen pun seret yang dipengaruhi daya beli masyarakat menurun dan suplai.
“Tahun ini ditargetkan realisasi penjualan rumah subsidi dan komersial sebanyak 10.000 unit tapi hanya terealisasi 80% [8.000 unit]. Dukungan dari pemerintah sangat bagus melalui kemudahan pembiayaan tapi ada kendala di perizinan dan daya beli masyarakat,” ungkap Priyanto, Sabtu (23/12/2017).
Selain itu, pemerintah juga akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi pemangkasan perizinan seperti instruksi pemerintah pusat termasuk pemberian upah minimum regional (UMR) supaya daya beli masyarakat naik. “Dari 35 kabupaten/kota di Jateng baru 22 kabupaten/kota yang memangkas perizinan. Harapannya seluruh daerah menerapkan aturan baru yang mempermudah proses perizinan pembangunan rumah,” ujarnya.
Menurut dia, tahun depan harga rumah akan naik sekitar 5% untuk rumah subsidi menjadi Rp132 juta sedangkan kenaikan 10%-15% untuk harga rumah komersial. Sekretaris REI Soloraya, Oma Nuryanto, mengatakan penjualan rumah bersubsidi di Soloraya lebih baik jika dibandingkan rumah komersial.
Permintaan rumah subsidi masih banyak dan kondisi ekonomi tidak berpengaruh terhadap permintaan karena biasanya yang membutuhkan adalah masyarakat yang ingin membeli rumah pertama. Menurut dia, lebih dari 2.000 unit rumah subsidi telah dijual di Soloraya.
Namun dia mengakui ada kendala suplai perumahan yang dipengaruhi perizinan. Dia menyoroti ada dua kabupaten di Soloraya yang penambahan suplai rumah bersubsidinya rendah, yakni Wonogiri dan Klaten.
“Backlog perumahan di Soloraya masih besar. Selain terkendala suplai, pekerjaan masyarakat yang bekerja di toko, seperti di Pasar Klewer sulit mendapat persetujuan bank karena sulitnya memastikan pendapatan,” kata dia.
Sementara itu, terkait rumah nonsubsidi, Oma mengatakan realisasi tidak banyak, terutama untuk yang harganya lebih dari Rp1 miliar. Hanya rumah dengan konsep bagus yang masih diminati.
Permintaan yang paling banyak adalah properti dengan harga di bawah Rp300 juta, terutama untuk yang belum punya rumah sebelumnya. “Rumah komersial ini pasarnya adalah pasangan muda atau karyawan swasta dan wiraswasta. Kalau PNS agak susah karena gajinya sudah dipotong untuk pinjaman yang lain,” ujarnya.
Daerah sasaran pengembang rumah komersial saat ini masih di sekitar Colomadu dan Gentan. Namun, di Colomadu harga rumah sudah lebih dari Rp500 juta sedangkan Gentan masih bisa untuk harga Rp200-an juta tapi menyasar daerah sekitarnya. Palur juga masih bisa dibangun rumah komersial tapi sulit untuk rumah bersubsidi.
Pembangunan rumah bersubsidi bisa dilakukan di Plesungan, Karanganyar, yang dekat Mojosongo. “Tahun depan optimistis naik karena rumah merupakan kebutuhan dasar. Pilkada diharapkan memberi dampak penjualan properti,” kata dia.