SOLOPOS.COM - Ilustrasi bursa properti (JIBI/Bisnis/Dok)
Properti Solo, sejumlah pengembang mengeluhkan biaya urus lahan perumahan yang sangat tinggi.
Solopos.com, SOLO–Kalangan pengembang mengeluhkan biaya pengurusan lahan perumahan yang mahal dan tarif pun dipatok berdasarkan berdasarkan waktu pengurusan. Hal ini membuat pembangunan perumahan, khususnya rumah murah terhambat.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Soloraya, Anthony Abadi Hendro P., menyampaikan saat datang ke notaris ditawari tiga skema pengurusan administrasi tanah, yakni biasa, sedang, dan cepat.
Menurut dia, pengurusan lahan tersebut dipukul rata untuk rumah murah maupun rumah subsidi.
Padahal beberapa waktu lalu, REI Jateng dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jateng telah sepakat untuk mempercepat proses pengurusan lahan perumahan, khususnya rumah murah.
Dia menjelaskan pengurusan penghapusan hak tanggungan dikenai tarif Rp50.000 tapi bisa mencapai Rp1,5 juta dan dijanjikan selesai sehari. Cek sertifikat yang hanya ditarik Rp30.000 tapi naik menjadi Rp300.000.
“Kenaikan biaya pengurusan ini sangat tinggi dan tidak wajar, kami juga mempertanyakan apakah aturan di BPN seperti itu [biaya berdasarkan waktu]. Kondisi ini terjadi hampir terjadi di semua wilayah di Soloraya,” ungkap Tony saat ditemui wartawan, Jumat (11/9/2015).
Menurut dia, pembengkakan biaya pembangunan perumahan ini menyulitkan pengembang untuk membangun rumah murah. Padahal permintaan rumah murah ini sangat tinggi. Kesulitan pembangunan terjadi karena biaya pembangunan membengkak dan menyebabkan harga rumah naik sedangkan rumah subsidi hanya dipatok Rp110,5 juta. Apabila melebihi harga tersebut akan dikenai pajak.
“Saat ini pembangunan rumah murah memang belum masif karena kebanyakan masih banyak mengurus perizinan. Awal tahun depan kemungkinan akan banyak unit rumah murah yang tersedia,” kata dia.
Meski begitu, pada Oktober mendatang, REI Soloraya berencana mengadakan pameran rumah murah kali kedua untuk mempromosikan lokas atau perumahan subsidi yang dibangun oleh anggotanya.