SOLOPOS.COM - Kawasan perumahan dan pertokoan berkembang di Wirun, Mojolaban, Sukoharjo, Kamis (22/1/2015). (Sunaryo Haryo Bayu/JIBI/Solopos)
Program Sejuta Rumah bakal melibatkan BUMN dan lembaga negara untuk memodali realisasi pengadaan rumah murah.
Solopos.com, BANDUNG — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggunakan sumber dana lain selain APBN dalam Program Sejuta Rumah besutan Presiden Joko Widodo. Tambahan modal untuk pembiayaan kredit pemilikan rumah (KPR) dalam skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) itu berasal dari BUMN dan lembaga-lembaga negara.
Badan Usaha Milik Negara dan lembaga negara itu adalah Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai (Bapertarum), Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan Perum Perumahan Nasional (Perumnas). “Untuk kredit FLPP pada tahun ini, kami sudah sediakan Rp5,1 triliun dari APBN ditambah dengan Rp1 triliun dari pembayaran kembali, atau totalnya Rp6,1 triliun. Namun, dana itu yang kami persiapkan sebelum adanya program Sejuta Rumah,” kata Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus selepas acara temu anggota Realestate Indonesia (REI) Jawa Barat, Selasa (17/3/2015).
Adapun dalam Program Sejuta Rumah, pemerintah menargetkan pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 603.516 unit tahun ini. “Dengan adanya program tersebut, target MBR akan bertambah sehingga kami gunakan skema lain, yaitu menggunakan dana tambahan dari sumber lain seperti dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Pada suku bunga FLPP yang baru, pemerintah sudah berkomitmen menurunkan suku bunga dari 7,5% menjadi 5% dengan masa tenor hingga 20 tahun mulai April 2015. Dalam skema itu porsi pembiayaan dibagi 90% pemerintah dan bank 10%.
Butuh Rp50 Triliun
Maurin mengatakan secara ideal dibutuhkan dana sekitar Rp50 triliun apabila ingin memenuhi dana keseluruhan untuk pembangunan rumah dengan KPR-FLPP bagi MBR sebanyak 603.516 unit. Pemerintah pun sudah menghitung potensi pembiayaan sumber dana lain itu (lihat grafis). “Dengan dana itu seharusnya 600.000 unit bisa terpenuhi,” imbuh dia.
Sementara, pada tahun sebelumnya, pemerintah telah menggelontorkan dana untuk KPR FLPP sekitar Rp5,6 triliun secara keseluruhan plus pembayaran kembali. Saat itu 74.000 unit rumah MBR dapat dibangun.
Menurut Maurin, penyerapan FLPP paling banyak di daerah Jawa Barat, Banten, Kalimantan Selatan, dan Jawa Timur. Sedangkan Pulau Jawa mendominasi penyerapan program itu mencapai 65% dari total dana.
Selain KPR FLPP, dia menuturkan pemerintah juga berkomitmen terus memberikan subsidi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) untuk menurunkan biaya yang dikeluarkan pengembang sebesar Rp4 juta per rumah. “Pada tahun ini pemerintah mengeluarkan sekitar Rp200 miliar-Rp300 miliar.”
Sedangkan mengenai penurunan uang muka KPR FLPP yang awalnya 5% menjadi 1%, dia mengatakan hal itu merupakan wewenang bank pelaksana. “Penurunan uang muka ini di bawah domain bank pelaksana yang diatur oleh OJK [Otoritas Jasa Keuangan]. Wapres juga sudah meminta kepada BTN [Bank Tabungan Negara] untuk menurunkan uang muka tersebut,” paparnya.
BACA JUGA
– Lahan Rumah Murah Langka di Solo, REI Tetap Coba Sejuta Rumah
– BTN Beri Jaminan Harga Rumah Tetap Sama, Mau?