SOLOPOS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Program deradikalisasi dilaksanakan pemerintah untuk memupus penyebaran paham radikal.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta Kementerian Agama mendatangi sejumlah pondok pesantren yang diduga menerapkan pendekatan ilmu agama secara radikal di sejumlah daerah.
JK mengaku pemerintah terus berupaya mencegah terjadinya berbagai tindak radikalisme. Salah satu strateginya, dia menginstruksikan Kementerian Agama juga organisasi massa Islam untuk melakukan pendekatan dan memberi pemahaman yang halus kepada pondok pesantren yang terindikasi menganut paham radikal.
“Kalau memang ada terbukti pondok pesantren radikal harus didatangi oleh Kementerian Agama atau MUI [Majeli Ulama Indonesia] untuk memberi yang sejuk,” ujarnya di Kantor Wakil Presiden, Rabu (3/2/2016).
Kalla juga mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk meneliti lebih rinci unsur yang mengandung paham radikal sehingga tak salah melakukan penilaian.
“Kita harus lihat radikalisasi bagaimana apa? Itu mungkin yang dimaksud pengajarannya seperti apa,”sebutnya.
Dalam pemberitaan sebelumnya, BNPT mencatat terdapat 19 pondok pesantren yang terindikasi melakukan kegiatan yang bersifat radikal.
Kepala BNPT Saud Usman menyebutkan pondok pesantren tersebar di berbagai wilayah, di antaranya, Lampung, Serang, Jakarta, Ciamis, Cilacap, Magetan, Lamongan, Cilacap, Solo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Makassar, dan Poso.
Temuan BNPT ini juga telah dilaporkan kepada Wapres dan mendapat tanggapan menarik, dulu ada 20 [pondok pesantren]. Tapi Pak Wapres mengatakan yang satu tidak, jadi dihapus,” kata Saud.