SOLOPOS.COM - Prajurit tamtama TNI AD berdefile saat upacara pelantikan tamtama baru TNI AD di lapangan Secata TNI AD di Magetan, Selasa (8/9/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Siswowidodo)
Program bela negara sempat menjadi kekhawatiran karena identik dengan wajib militer.
Solopos.com, JAKARTA — Kasubdid Lingkungan Bela Negara Kementerian Pertahanan Kol. Edy Yulianto menjelaskan bahwa ada pandangan yang salah tentang pemahaman bela negara yang selama ini beredar di masyarakat.
Pencanangan bela negara oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menurutnya berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa, bukan wajib militer seperti anggapan masyarakat. Pemerintah ingin menanamkan nilai-nilai bela negara salah satunya nilai cinta tanah air.
“Sangat tidak benar apabila bela negara ini wajib militer. Ini yang membuat orang-orang khawatir,” ujar Edy dalam diskusi publik bertajuk Bela Negara Dalam Perspektif Pengusaha Muda di wilayah Pancoran, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Edy menjelaskan bela negara dicanangkan presiden hanya sampai ketahanan nasional bukan pertahanan nasional. Ketahanan nasional hanya sampai pada pembentukan karakter bangsa.
Edy tidak menampik jika saat ini, Indonesia juga butuh pemulihan dan dorongan dari sisi ekonomi. Menurutnya, saat ini sedang dirumuskan grand design bela negara yang memuat keterlibatan seluruh kementerian dan lembaga. Nantinya, bela negara tersebut akan berkaitan pula dengan pengusaha dan perindustrian.
“Ada kaitannya dengan pengusaha dan perindustrian. Ada kewenangan kementerian yang diatur supaya tidak seenaknya sendiri membuat aturan dalam perpres,” ujar Edy.