SOLOPOS.COM - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Istimewa)
Solopos.com, JAKARTA – Heru Budi Hartono bakal menggantikan Anies Baswedan sebagai Penjabat Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2022 mendatang.
Pengangkatan pria yang menjabat Kepala Sekretariat Presiden didasari pada keputusan Presiden Joko Widodo.
Heru Budi yang kini berusia 57 tahun pernah menjabat Wali Kota Jakarta Utara pada 2014 di masa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Berikut profil Heru Budi Hartono seperti dikutip Solopos.com dari berbagai sumber, Kamis (13/10/2022).
Baca Juga: Anies Baswedan Picu Saling Sindir PDIP dan Nasdem, Rivalitas Pendukung Jokowi
Heru Budi lahir di Medan, Sumatera Utara pada 13 Desember 1965. Ia bersekolah di SDN 8 Jakarta Pusat pada tahun 1971. Ia menamatkan pendidikan SMP di Jakarta pada tahun 1981, melanjutkan jenjang SLTA di Den Haag, Belanda dari tahun 1981-1984.
Pulang dari Belanda ia melanjutkan studi di Universitas Krisnadwipayana Jakarta (1984 s/d 1990) dan berlanjut S2 di kampus yang sama pada 1995-1998.
Kariernya di DKI Jakarta dimulai sebagai Staf Khusus Wali Kota Jakarta Utara (1993), Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara (1995), Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara (1999), Kasubag Sarana & Prasarana Kota Jakarta Utara (2002) dan menjadi Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara pada tahun 2007.
Baca Juga: Survei Algoritma:Masyarakat Tak Setuju Pj Gubernur DKI Diisi Orang Dekat Jokowi
Pada tahun 2014, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengangkatnya sebagai Wali kota Jakarta Utara namun hanya menjabat satu tahun.
Pada tahun 2015, Heru dipromosikan menjadi Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.
Nasib baik terus menaunginya hingga pada 2017 Heru Budi Hartono diangkat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) hingga saat ini.
Baca Juga: Komisi II: Penjabat Gubernur Pengganti Anies Baswedan Harus Jaga Independensi
Ketika menjabat sebagai Kepala BPKAD DKI Jakarta Heru sempat diperiksa KPK terkait kasus suap reklamasi pantai Jakarta.
Heru juga kerap dikaitkan dengan kasus pembelian tanah Cengkareng dan tanah RS Sumber Waras di era Gubernur Ahok.
Perkumpulan Aktivis Jakarta (PAJ) pernah menggelar aksi mendesak Bareskrim Mabes Polri untuk memeriksa dan menangkap Heru Budi Hartono yang dicurigai ikut dalam tindak pidana pengadaan tanah untuk pembangunan Rumah Susun di DKI Jakarta tahun 2015 dan 2016.
Baca Juga: Anies Baswedan Menolak ke Pilpres 2019, Siap Bertarung di Pilpres 2024
Selain itu, Heru juga diduga memiliki informasi mengenai skandal Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di pulau-pulau reklamasi yang berada di pantai utara Jakarta.
– SDN 8 Jakarta Pusat dan 3 tahun menjadi siswa SD di Pakistan (1971 s/d 1977)
– SMP PSKD I Jakarta Pusat (1977 s/d 1981)
– SLTA Kerajaan Belanda (Den Haag), (1981 s/d 1984)
– Meraih gelar S1 di Universitas Krisnadwipayana – Jakarta (1984 s/d 1990)
– Meraih Gelar S2 di Universitas Krisnadwipayana – Jakarta (1995 s/d 1998)
– Manajemen Proyek (Diklat Provinsi DKI Jakarta) (2000)
– Kursus Keuangan Daerah (KKD) (FE-UI) (LPEM – UI) (1999)
– Manajemen Perencanaan Pembangunan (FE-UI) (LPEM – UI) (1998)
– ADUM (Diklat Provinsi DKI Jakarta) (1995)
– Brevet A Pajak (Yayasan Artha Bhakti) (1990)
– Staf Khusus Wali kota Jakarta Utara (1993)
– Staf Bagian Penyusunan Program Kota Jakarta Utara (1995)
– Kasubag Pengendalian Pelaporan Kota Jakarta Utara (1999)
– Kasubag Sarana & Prasarana Kota Jakarta Utara (2002)
Baca Juga: Koalisi Indonesia Bersatu Deklarasikan Capres pada September 2023
– Kepala Bagian Umum Kota Jakarta Utara (2007)
– Kepala Bagian Prasarana dan Sarana Perkotaan Kota Jakarta Utara (2008)
– Kepala Biro KDH dan KLN DKI Jakarta (2013)
– Wali kota Jakarta Utara (2014)
Baca Juga: Partai Nasdem Serahkan Anies Baswedan Pilih Cawapresnya Sendiri
– Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah DKI Jakarta (2015)
– Kepala Sekretariat Presiden RI (2017)
– Pj. Gubernur DKI Jakarta 1 tahun dan dapat diperpanjang (16 oktober 2022-16 oktober 2023)