SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Denpasar–Guru Besar Universitas Gajah Mada Prof Suhartono W. Pranoto menilai, Pancasila sebagai dasar negara seperti kehilangan pamor, termasuk adanya usaha-usaha yang ingin mengganti dengan ideologi lain.
“Menegakkan Pancasila, termasuk aplikasi dan konsistensi pengamalannya memang tidak mudah,” kata Prof Suhartono W. Pranoto, guru besar Fakultas Ilmu Budaya UGM yang tampil sebagai pembicara pada Kongres Pancasila II di Denpasar, Selasa (1/6).
Ia mengatakan, Pancasila selalu diupayakan agar kokoh, kuat, sejak pemerintahan Presiden Soekarno. Bahkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto menunjukkan adanya peningkatan.
Sebaliknya sejak era reformasi, Pancasila sepertinya “tidak diperhatikan”, yakni mulai tereduksi yang sedikit banyak tertutup guna pemenuhan agenda reformasi.
Sebaliknya sejak era reformasi, Pancasila sepertinya “tidak diperhatikan”, yakni mulai tereduksi yang sedikit banyak tertutup guna pemenuhan agenda reformasi.
Dalam kertas kerja berjudul “Aplikasi dan Konsisten Pancasila: Pasang-Surut Perspektif Historis”, Prof Suhartono menguraikan, pada era pemerintahan Presiden Gus Dur dan Megawati, Pancasila masih tampak terpelihara dengan baik.
“Menurunnya pamor Pancasila selalu dapat dieliminasi pemerintah. Mengapa, karena pemerintah tetap mempertahankan pendirian mengenai kokohnya Pancasila, termasuk pendukung-pendukung dari kalangan yang dekat dengan pemerintahan,” ujar Prof Suhartono.
Hampir semua presiden mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap aplikasi Pancasila, meski dengan cara dan tujuan yang berbeda-beda.
Semua itu sekaligus mengukuhkan posisinya dengan bersandar pada Pancasila. Namun ada kelompok yang tidak puas dengan Pancasila, sehingga dari satu generasi ke generasi berikutnya selalu ada upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain.
Menurut Prof Suhartono, aplikasi dan konsistensi Pancasila dapat diusahakan kembali, bagaimana agar dasar negara itu dapat ditransformasikan kembali kepada masyarakat yang substansinya mirip Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
Upaya tersebut untuk mencari pola tersendiri mentransformasikan yang demokratis tanpa mengurangi isi substansi Pancasila.
Pemerintah hendaknya mampu memelopori aplikasi Pancasila dalam arti politis, seperti masa-masa sebelumnya tanpa menyimpang dari arah Pancasila yang murni, harap prof Suhartono.
Kongres Pancasila II berlangsung selama dua hari, 31 Mei-1 Juni 2010 yang digelar Universitas Udayana bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada, diikuti berbagai elemen masyarakat dan kalangan perguruan tinggi.
ant/rif