SOLOPOS.COM - Presiden SBY
JAKARTA–Sekretaris Kabinet Dipo Alam melaporkan sejumlah kementerian ke KPK soal adanya dugaan kongkalikong dengan DPR. Laporan itu sendiri sudah diketahui oleh Presiden SBY.
“Sudah dilaporkan, tentunya beliau sudah mengetahui,” kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian A Pasha, di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, Sabtu (17/11/2012).
Namun Julian menegaskan, apa yang dilakukan Dipo murni inisiatif pribadi. Presiden tidak pernah memerintahkan Dipo untuk langsung menyerahkan dokumen-dokumen yang diduga berisi laporan kementerian bermasalah kepada KPK.
“Kan ini tindakan politis seseorang, sah sah saja, sejauh itu tidak bertentangan, tidak melanggar ketentuan atau menyimpang dari kebijakan pemerintah yang sudah diputuskan presiden,” tandasnya.
Dipo pada Rabu (14/11) malam, memang datang ke KPK dengan membawa amplop coklat tebal. Nah diduga, amplop itu yang berisi data lengkap. Malam itu, Dipo langsung diterima Deputi Penindakan KPK Handojo.
Isi dokumen itu pun, seperti yang disebut Dipo usai melapor ke KPK, berupa data dugaan permainan anggaran di 3 kementerian. Untuk di kementerian, seperti yang disebut Dipo, ada staf khusus yang bermain. Sedang di DPR, oknum-oknum wakil rakyat yang terkait dengan kementerian itu.
Jubir KPK Johan Budi yang dimintai tanggapan soal laporan Dipo hanya menjawab diplomatis. “Itu masih dipelajari sepertinya. Saya belum dapat informasi lengkap,” terang Johan.
Informasi yang dikumpulkan detikcom, ada 3 kementerian yang dilaporkan yakni Kemenhan, Kementan, dan Kemendag. Sedang anggota DPR yang dilaporkan di komisi terkait kementerian itu.
