SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi (JIBI/Antara/dok)
Presiden Joko Widodo akan memaksa Rumah Sakit melayani pasien BPJS
Harianjogja.com, SLEMAN–Presiden Joko Widodo akan memaksa rumah sakit swasta yang belum memiliki jaringan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Bahkan pihaknya akan mencabut izin rumah sakit jika dalam waktu yang ditentukan masih ada rumah sakit yang tidak mau bekerja sama dengan BPJS.
“Rumah sakit swasta ada yang belum layani pasien BPJS tapi akan kami paksa,” tegasnya saat membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada masyarakat di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Senin (4/5/2015).
“Rumah sakit swasta ada yang belum layani pasien BPJS tapi akan kami paksa,” tegasnya saat membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) kepada masyarakat di Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Senin (4/5/2015).
Dalam sambutannya, Presiden yang akrab disapa Jokowi ini juga meminta agar masyarakat yang tidak dilayani secara baik oleh tenaga kesehatan di rumah sakit ber-BPJS, mau melaporkan kepada pihak terkait.
“Saya tidak menutup mata kalau masih ada rumah sakit yang pelayanannya masih kurang baik. Kalau menemukan hal seperti itu, silakan lapor ke gubernur atau langsung kepada Kemenkes [Kementerian Kesehatan],” ungkap Presiden Jokowi di halaman balai Desa Tamanmartani.
“Kalau hanya flu ya tidak usah pakai BPJS. Tapi kalau periksa ternyata paru-paru ya silakan dipakai kartunya,” jelasnya.
Presiden Jokowi yang pada kesempatan itu didampingi ibu negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan itu membagikan tiga kartu sakti andalannya.
Pembagian ini merupakan periode kedua setelah Desember 2014 lalu Presiden Jokowi meluncurkan ketiga kartu untuk pertama kali.
Lebih detail, Puan menyampaikan jumlah penerima KIS, KIP, dan juga KKS. “Jumlah penerima KIS di Sleman ada 4.415 keluarga, KIP 1.216 orang, dan KKS 1.806 keluarga,” katanya.
Penerima KKS akan mendapat Rp600.000 per tiga bulan, KIP Rp450.000 untuk jenjang SD, Rp750.000 jenjang SMP, dan Rp1 juta untuk jenjang SMA. Sedangkan nominal KIS sesuai iuran masyarakat. Puan berharap agar pencairan dana dari ketiga kartu sakti itu tidak mengalami kendala.
Sebelum meninggalkan lokasi, Presiden Jokowi menyempatkan berdialog dengan perwakilan siswa penerima KIP. Ia meminta agar mereka semakin menambah jam belajar di rumah. Tidak cukup belajar malam selama satu jam tetapi sebisa mungkin sejak Maghrib hingga pukul 22.00 WIB.