SOLOPOS.COM - Presiden Jokowi (presidenri.go.id).
Solopos.com, JAKARTA — Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tujuh instruksi terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, utamanya berkaitan dengan masalah pertanahan dan kelembagaan.
Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara.
Jajarannya juga diminta untuk mengidentifikasi dan memverifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat.
Baca Juga: Profil Bambang Susantono, Kepala IKN Nusantara yang Dilantik Hari Ini
Baca Juga: Profil Bambang Susantono, Kepala IKN Nusantara yang Dilantik Hari Ini
“Kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN,” ujarnya, dikutip Solopos.com dari Bisnis, Jumat (11/3/2022).
Selanjutnya, Presiden menekankan kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat tetapi juga menghentikan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN.
“Berkaitan dengan rencana tata ruang di kawasan IKN agar ini bisa segera mempercepat pelepasan kawasan hutan di wilayah IKN utamanya yang berada di kawasan milik pemerintahan,” katanya.
Baca Juga: Luhut: Uni Emirat Arab Bakal Berinvestasi untuk IKN Nusantara
Selain itu, Kepala Negara juga menginstruksikan jajarannya untuk segera menyelesaikan pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) IKN.
“Ini juga segera diselesaikan. Kita harapkan di bulan Maret ini kalau bisa sudah selesai,” ujarnya.
Selanjutnya, Jokowi juga menekankan percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita.
Kepala Negara juga meminta agar masyarakat daerah setempat dilibatkan dalam struktur Otorita IKN.
Baca Juga: Profil Bambang Susantono, Kepala IKN Nusantara yang Dilantik Hari Ini
“Ini juga akan segera diselesaikan baik kantor di sini maupun di Balikpapan. Saya harapkan nanti otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan,” kata Jokowi.
Di penghujung arahannya, Presiden kembali menekankan salah satu tujuan pemindahan IKN adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi.
“Urusan pemerataan PDB ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, PDB ekonomi 58 persen ada di Jawa,” tutur Jokowi.