SOLOPOS.COM - Presiden RI Joko Widodo memberikan keterangan kepada wartawan usai menghadiri acara Peringatan Hari Anak Nasional 2022 di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/7/2022). (ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga)
Solopos.com, JAKARTA — Kengototan Gubernur Papua Lukas Enembe tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi proyek bersumber APBD Papua mendapat perhatian Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi meminta Gubernur Lukas Enembe untuk patuh memenuhi panggilan penegak hukum KPK.
“Saya sudah sampaikan agar semuanya menghormati panggilan KPK dan hormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya,” kata Presiden Jokowi di Base Ops Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (26/9/2022).
Presiden mengatakan semua warga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.
Baca Juga: Lukas Enembe Beralasan Sakit, KPK: Kami Punya Dokter Andal
Tidak ada yang kebal hukum meskipun ia seorang petinggi negara sekalipu.
“Saya kira proses hukum di KPK semua harus dihormati. Semua sama di mata hukum,” ujarnya, seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Seperti diketahui, Lembaga antirasuah memanggil Lukas Enembe sebagai tersangka untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin.
Baca Juga: KPK Panggil Lagi Gubernur Papua Lukas Enembe, 1.800 Polisi Disiagakan
Namun Gubernur Papua dua periode itu kembali mangkir dari pemeriksaan dengan alasan sakit.
Gubernur Papua Lukas Enembe yang mangkir dari pemeriksaan KPK mendapat pembelaan dari ribuan pendukungnya.
Ribuan orang itu menjadi benteng hidup Lukas Enembe agar tidak datang ke KPK.
Baca Juga: Dikaitkan Lukas Enembe, Mendagri Tito Akui Teman Lama tapi Tak Ikut Campur
Kepolisian Daerah Papua menyiagakan 1.800 personel untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat setelah KPK mengeluarkan panggilan kedua kepada Gubernur Papua Lukas Enembe.
Waka Polda Papua Brigjen Pol Ramdani Hidayat di Jayapura, Sabtu (24/9/2022), mengatakan 1.800 personel yang disiagakan itu tersebar di Polresta Jayapura, Polres Jayapura, Polda Papua, dan Brimob termasuk tiga kompi Brimob nusantara dari Polda Sumatera Utara, Polda Sulawesi Utara, dan Polda Maluku.
Baca Juga: Aksi Bela Gubernur Papua Lukas Enembe, Ribuan Pendukung Turun ke Jalan
“Sebanyak 1.800 personel itu siap digerakkan bila terjadi gangguan kamtibmas terutama di Jayapura yang merupakan ibu kota provinsi,” katanya.
Ia mengatakan Kota Jayapura menjadi barometer bagi keamanan di Papua. Untuk itu, selain menyiagakan pasukan, pihaknya juga menggalakkan patroli.
Selain itu, lanjut Ramdani, penanganan terhadap demo juga akan diperketat agar tidak berakhir dengan kerusuhan seperti tahun 2019.
Baca Juga: Dikaitkan Lukas Enembe, Mendagri Tito Akui Teman Lama tapi Tak Ikut Campur
Ketika ditanya situasi keamanan di kawasan rumah pribadi Gubernur Enembe di Koya, Distrik Muara Tami, Wakapolda Papua mengakui sekelompok masyarakat dilaporkan masih bersiaga.
“Jumlah pendukung yang berjaga di luar pagar kediaman pribadi Gubernur Enembe di Koya dilaporkan hanya sekitar 20-an orang dan bukan ribuan seperti yang diberitakan,” jelas Brigjen Pol Ramdani.
Baca Juga: Tak Hanya Korupsi, Gubernur Papua Diduga Terlibat Perjudian Lintas Negara
Wakapolda Papua berharap semua pihak turut menjaga keamanan dan tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab.
“Jangan mudah terpengaruh isu yang sengaja diembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mari kita jaga Papua agar tetap damai,” kata Wakapolda Papua.