SOLOPOS.COM - ilustrasi (JIBI/dok)
Presiden Jokowi memperingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera merealisasikan program 3.500 megawatt. Presiden akan langsung mencopot Sudirman Said jika realisasi program tersebut jauh dari target.
Solopos.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo menargetkan penyelesaian izin pembangunan pembangkit listrik selama tiga bulan, agar dapat mengejar pertumbuhan kebutuhan listrik di dalam negeri.
Presiden Joko Widodo mengatakan hampir seluruh provinsi di Indonesia mengalami defisit pasokan listrik. Hal itu disebabkan minimnya pembangkit listrik yang dibangun dalam beberapa tahun terakhir.
“Setelah dicari, ternyata permasalahannya ada pada proses perizinan. Bagaimana ingin membangun pembangkit listrik, kalau proses izinnya saja sampai empat tahun,” katanya di Jakarta, Kamis (15/1/2015).
Joko Widodo menuturkan pemerintah sedang menggenjot pembangunan pembangkit listrik untuk menarik investasi di dalam negeri. Saat ini saja pemerintah menargetkan mampu menambah pasokan listrik sebanyak 35.000 megawatt.
Menurutnya, pemerintah telah mematok harga jual listrik yang dihasilkan pembangkit kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). “Kalau harga itu masuk dalam hitungan investor, silakan bangun. Akan tetapi kalau tidak, ya tidak apa-apa,” ujar dia.
Menurut Jokowi, saat ini sudah ada beberapa investor yang menyatakan bersedia untuk menanamkan modalnya dan membangun pembangkit di dalam negeri. Presiden pun memperingatkan PLN untuk berhati-hati dalam memilih investor dan mengeluarkan izin pembangunan pembangkit.
“Harus diseleksi, jangan investor yang setelah dapat izin baru cari rekanan. Investor yang diberi izin harus memiliki uang dan siap membangun pembangkit,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Joko Widodo juga memperingatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral segera merealisasikan program 35.000 megawatt. Presiden akan langsung mencopot Sudirman Said jika realisasi program tersebut jauh dari target yang telah ditetapkan.