Presiden Harus Menjamin Pembahasan RUU TPKS dan RUU PPRT Transparan

Pembahasan RUU TPKS dan RUU PPRT oleh DPR dan pemerintah harus partisipatif dan transparan agar undang-undang yang dihasilkan berdaya guna, tidak cacat, dan optimal memenuhi kebutuhan perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual.

Ichwan Prasetyo Newswire Ichwan Prasetyo | Solopos.com

SOLOPOS.COM - Aksi memprotes kejahatan kekerasan seksual. (Antaranews.com)

Solopos.com, SOLO — Maju Perempuan Indonesia (MPI) meminta Presiden Joko Widodo menjamin proses yang partisipatif dan transparan pada saat pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) di tingkat pemerintah.

Espos Plus merupakan layanan khusus dari Solopos.com yang lebih relevan dan memiliki diferensiasi dibandingkan free content. Untuk membaca artikel ini selengkapnya silahkan login atau daftar di SoloposID.

DAFTAR

Kata Kunci : Kekerasan Seksual Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Darurat Kekerasan Seksual Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Konten Premium RUU PPRT RUU TPKS

Presiden Harus Menjamin Pembahasan RUU TPKS dan RUU PPRT Transparan

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif