SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima keluhan para petani di Desa Bansari, Temanggung, Jawa Tengah (Jateng), yang enggan menanam bawang putih karena harganya turun, Selasa (14/12/2021). (Antara/Biro Pers Sekretariat Presiden)
Solopos.com, JAKARTA — Presiden RI Joko Widodo menyatakan aparatur sipil negara (ASN) sudah sangat lama berada pada zona nyaman dan terbelenggu oleh warisan birokrasi feodal.
Zona nyaman ASN itu berakibat pada kurang produktifnya kinerja aparatur negara itu.
Presiden menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada pembukaan Musyawarah Nasional IX Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Tahun 2022, melalui tayangan virtual yang disaksikan di Jakarta, Jumat (28/1/2022).
“Sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman, terbelenggu oleh warisan birokrasi feodal. Sehingga menjadikan ASN kurang produktif,” ujar Presiden.
“Sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman, terbelenggu oleh warisan birokrasi feodal. Sehingga menjadikan ASN kurang produktif,” ujar Presiden.
Baca Juga: Pemkot Solo Bikin Aplikasi untuk Ukur Kinerja ASN
Warisan budaya feodal yang dimaksud Presiden adalah budaya yang selalu ingin dilayani. Presiden menegaskan budaya ASN yang ingin dilayani itu harus berubah total.
Dia mengingatkan, Korpri hari ini berhadapan dengan perubahan dunia yang sangat cepat berupa teknologi yang menimbulkan disrupsi di semua lapangan kehidupan.
Selain itu, ekspektasi masyarakat juga semakin tinggi. Masyarakat membutuhkan program inovatif, solusi yang kreatif, cepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang ada.
Oleh karena itu, kata Presiden, Korpri harus mampu mengajak dan mendorong ASN agar memiliki orientasi memberikan pelayanan baik untuk masyarakat.
Baca Juga: Kinerja Dicermati Publik, Sekda Salatiga Minta ASN Tak Baperan
“Korpri harus mampu mengajak dan mendorong seluruh ASN memiliki orientasi yang sama yaitu memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Harus memiliki jiwa melayani masyarakat, bukan justru minta dilayani oleh masyarakat. Hal ini terlihat klise, tapi sangat penting dan mendasar,” ujarnya.
Presiden meminta seluruh kewenangan atau otoritas yang diberikan negara kepada ASN digunakan dan dimanfaatkan secara akuntabel untuk kepentingan masyarakat.
“Seluruh sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN harus mampu digunakan secara akuntabel. Otoritas harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat,” ujar Presiden.
Jokowi menekankan, otoritas yang diberikan negara kepada ASN harus digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Kepala Negara mengingatkan birokrasi bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya harus berdampak nyata bagi masyarakat.
“Itu yang penting. Memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, serta melindungi, mengayomi dan memenuhi hak-hak masyarakat, sesuai dengan amanat konstitusi,” jelasnya.