SOLOPOS.COM - Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak (kanan) dan Nasrullah (tengah) menunjukkan Tabloid Obor Rakyat yang diduga melanggar aturan kampanye pemilu di Kantor Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Rabu (4/6/2014).(JIBI/Solopos/Antara/Yudhi Mahatma)
Solopos.com, JAKARTA — Sejumlah lembaga survei memang masih menempatkan elektabilitas Joko Widodo (Jokowi) masih unggul dibandingkan Prabowo Subianto, namun selisihnya semakin tipis. Sementara sebagian lembaga survei lain bahkan menempatkan elektabilitas calon presiden (capres) Prabowo unggul Jokowi menjelang Pilpres 2014.
Menurut survei itu, penyebab naiknya elektabilitas Prabowo bermacam-macam, mulai faktor penampilan dalam debat capres, tidak adanya pengaruh kampanye hitam terhadap Jokowi, serta belum maksimalnya kinerja mesin partai.
“Itu tergantung metodologinya dan sebaran populasi. Saya tidak meragukan survei, tapi hanya mencoba kritis saja. Survei hanya potret sesaat yang bisa berubah cepat,” kata pengamat politik UGM, Ari Sujito saat dihubungi Bisnis.com, Senin (30/6/2014).
Ari enggan untuk bersikap skeptis terhadap seluruh survei tersebut. Menurutnya, ada celah bagi Prabowo untuk meningkatkan elektabilitas di tengah stagnannya elektabilitas Jokowi.
Selama ini, kata Ari Sujito, elektabilitas Jokowi memang lebih tinggi dari Prabowo. Namun elektabilitas mantan Wali Kota Solo itu stagnan, sementara elektabilitas Prabowo semakin meningkat.
Penyebabnya, kata dia, adalah karena Jokowi cenderung bersikap pasif terhadap segala serangan kampanye hitam yang ditujukan kepada dirinya. Hal inilah yang berdampak pada meningkatnya elektabilitas Prabowo. “Jokowi tidak harus bertahan. Dia harus merespons, ini bisa berdampak pada peningkatan elektabilitasnya,” imbuh Ari.
Sikap Jokowi yang cenderung pasif atau sabar dan menyerahkan kasus kampanye hitam dirinya kepada pihak kepolisian dinilai Ari Sujito tidak menguntungkan secara politik. Pasalnya, pihak penegak hukum sendiri sampai saat ini belum mendapatkan hasil atas segala laporan kampanye hitam tim Jokowi-JK, seperti kasus Tabloid Obor Rakyat. “Menyerahkan ke proses hukum, itu cara yang merugikan. Ini yang harus menjadi koreksi,” tegas Ari.