Solopos.com, JAKARTA – Dua mantan menteri era Kabinet Indonesia Bersatu, Sofyan Djalil dan Erman Soeparno, mengisyaratkan program capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih cocok dilaksanakan guna mencapai pembangunan bangsa dan terwujudnya kesejahteraan rakyat.
Sofyan mengungkapkan pembangunan bangsa ditentukan oleh orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena itu, dia mengatakan zaken kabinet merupakan cara untuk mendapatkan pemerintah yang efektif.
“Bagaimana kemampuan presiden dan kreatifnya menteri untuk mengeksekusi program. Maka, kabinet yang akan datang seharusnya diisi orang yang ahli pada bidangnya, komitmen dan support,” katanya dalam sebuah diskusi, di Jakarta, Jumat (20/6/2014).
Menurut Sofyan Djalil, Jokowi yang tak memiliki kontrak politik bisa memaksimalkan hal prerogatif untuk menentukan kabinetnya. “Jokowi-JK tidak punya komitmen dengan siapapun, sehingga mereka dapat memilih dengan tepat putra putri terbaik bangsa sesuai dengan keahlian dan kemampuannya dalam kabinet,” katanya.
Mantan Menteri BUMN tersebut juga berpendapat bahwa perbedaan antara kedua pasangan mengenai visi ekonomi yang diungkapkan dalam debat capres lalu, terletak pada cara pandang. Prabowo Subianto dinilainya teoritis, sedangkan Joko Widodo lebih praktis.
“Yang satu praktikal dan yang satu teoritis. Pak Jokowi dipengaruhi pengalaman yang dia alami dan telah dia laksanakan, sehingga jawabannya terasa lebih mikro. Sementara Pak Prabowo mengungkapkan program secara teoritis. Yang kata teori demikian, namun belum tentu ketika dilaksanakan,”jelasnya.
Sementara itu, mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Erman Soeparno, mengapresiasi misi Jokowi yang menurutnya langsung ke inti permasalahan yang sedang butuh diatasi oleh pemerintah, khususnya mengenai kesejahteraan rakyat.
“Saya sepakat setelah melihat idenya Jokowi- Jk bahwa pendidikan itu harus menjadi yang utama dalam konsep human development.. Setelah SDM tercapai, kemudian dilanjuti dengan perbaikan moral. Ini sangat baik, untuk apa sampai profesor tapi tidak dilandasi moral yang baik,”katanya.
Erman mengatakan barulah konsep perbaikan infrastruktur, menggenjot hasil pertanian, mencapai pertumbuhan ekonimi dapat dilakukan setelah orang-orangnya telah tepat guna dengan sistem yang ada. Gagasan ekonomi kreatif, menurutnya tepat dilaksanakan di pemerintahan yang kini membutuhkan banyak lapangan kerja baru guna mengurangi tingkat pengangguran dan rasio ketimpangan.
“Defisit negara kita harus diperbaiki dengan memperhatikan lagi subsidi BBM. Pengangguran dan kemiskinan yang semakin timpang menjadi pekerjaan presiden terpilih. Saya sepakat dengan gagasan pak Jokowi tentang ekonomi kreatif, terlebih ini pendapat saya pribadi, pemerintah DKI kemarin relatif berhasil dengan banyak bukti,”katanya.
Salah satunya adalah komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengucurkan dana pendidikan sampai Rp14 Triliun, meningkatkan pendapatan dari pajak, sampai ide Jokowi soal teknoplas ketika dia masih menjadi Wali Kota Solo dulu.