SOLOPOS.COM - Prabowo Subianto dan Joko Widodo saat Debat Capres (Dwi Prasetya/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Kubu calon presiden calon wakil presiden poros politik PDI Perjuangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengkritik dijadikannya program dana Rp1 miliar bagi setiap desa sebagai andalan materi kampanye oleh kubu lawan politiknya.
Anggota bidang ekonomi tim pemenangan Jokowi-JK, Arif Budimanta, menyatakan janji pemberian dana Rp1 miliar bagi setiap desa seharusnya tidak dijadikan program unggulan capres-cawapres Koalisi Merah Putih Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Diingatkannya, hal tersebut sudah dimandatkan dalam undang-undang.
Dia menjelaskan UU No. 6/2014 sudah mengatur mengenai besaran dana hingga Rp1 miliar, dengan kriteria tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. “Saya rasa sesuatu yang sudah disampaikan di UU tidak perlu menjadikan sebagai suatu unggulan. Itu sudah mandat,” katanya seusai debat capres putaran II, di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014), “kepala desa saja pasti semuanya sudah tahu tanpa diomongin.”
Di sisi lain, Arif menegaskan tiga poin ekonomi yang bakal direalisasikan capres Joko Widodo jika terpilih menjadi Presiden Indonesia. Menurut dia tiga hal itu lebih tepat sasaran. “Yang pertama, membangun sistem yang memang harus diperbaiki,” ujarnya membuka paparan, “Kedua, setelah sistemnya sudah berjalan baik, haruslah juga diisi dengan orang-orang baik didalamnya, orang yang punya rekam jejak baik dan tidak bermasalah.”
Dengan demikian, simpul Arif, di dalam langkah pembangunan kelembagaan itu tercakup pula revolusi mental. Terakhir, sambungnya, barulah melaksanakan program yang tepat sasaran kepada masyarakat. “Barulah program-program langsung kami tujukan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan daya saing, meningkatkan produktivitas, sampai mencapai kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dalam debat yang disiarkan langsung stasiun-stasiun televisi, masalah dana desa minimal Rp1 miliar yang masuk dalam program Prabowo-Hatta, sejatinya sudah dimintakan klarifikasi secara langsung oleh Jokowi kepada Prabowo. Menanggapi pertanyaan itu, Prabowo mwngingatkan bahwa program dana minimal Rp1 miliar itu sudah dirancang pihaknya jauh sebelum tahapann Pilpres 2014 berlangsung. Kepanjangan tangan Partai Gerindra di parlemenlah yang diklaim Prabowo punya peran signifikan mengegolkan hal itu dalam UU No. 6/2014.