News
Jumat, 25 Oktober 2019 - 16:48 WIB

Prabowo Sudah Menteri, Admin Gerindra Masih Kritik Sri Mulyani Soal Utang

Nugroho Meidinata  /  Adib M Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). (Antara - Puspa Perwitasari/)

Solopos.com, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto yang kini masuk dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, ternyata tidak menyurutkan Gerindra untuk mengkritik pemerintahan Jokowi khususnya Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Lagi-lagi, Gerindra menyinggung soal utang.

Gerindra menyoroti kondisi perekonomian Indonesia selama pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla 5 tahun yang lalu. Dalam unggahannya di Twitter, akun @Gerindra memberikan pesan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan tentunya Sri Mulyani.

Advertisement

"Selamat siang tweeps, berikut adalah paradoks perekonomian Indonesia 5 tahun terakhir yang harus menjadi catatan @KemenkeuRI dalam mengambil kebijakan 5 tahun ke depan. #ParadoksIndonesia," tulis admin @Gerindra, Kamis (24/10/2019).

Adapun pesan tersebut soal kondisi utang Indonesia. Sri Mulyani yang kini juga menjabat kembali sebagai Menkeu, dan sekaligus menjadi rekan kerja dari Prabowo Subianto ini Gerindra mengkritik 30% anggaran dari APBN yang digunakan untuk membayar utang Indonesia.

Nadiem Makarim Diprediksi Cuma Setahun Jadi Mendikbud

Advertisement

"Catatan terpenting juga perihal pengelolaan APBN kita yang masih mengadopsi konsep yang sudah terbukti gagal di banyak negara, yaitu masih menggunakan metode austerity policy [pengetatan anggaran]. Karena terbukti bahwa konsep austerity policy yang eksesif malah menimbulkan penolakan dari rakyat sehingga mengarah pada krisis politik. Dan pada saat yang sama, 30% APBN kita habis digunakan untuk membayar kewajiban utang sebesar Rp 680 triliun.@KemenkeuRI," ucap admin Gerindra.

Prabowo Pernah Ejek Sri Mulyani Menteri Pencetak Utang, Kini Satu Kabinet

Selain itu, Gerindra juga menyinggung soal tingginya bunga yang 2-3% jauh lebih tinggi dibanding dengan negara-negara lainnya.

Advertisement

Ia berharap agar bunga dapat diturunkan sehingga bisa digunakan untuk menutup kerugian dari BPJS Kesehatan.

Jenazah Berpakaian Pengantin Bawa Boneka di Bong Mojo Solo Bikin Merinding

"Hal itu juga disebabkan oleh tingginya beban bunga utang diakibatkan kebijakan pemberian kupon / bunga surat utang yang terlalu tingi, sekitar 2-3 persen lebih tinggi dari negara-negara yang credit rating-nya di bawah Indonesia. Jika kami bisa bernegoisasi agar bunga surat utang diturunkan menjadi 1,5%, bukan tidak mungkin kita menghemat anggaran sekitar Rp29 triliun yang bisa digunakan menutup defisit @BPJSKesehatanRI @KemenkeuRI," pungkasnya.

Lucu & Menohok! Adian Napitupulu Komentari Prabowo Subianto Jabat Menhan

Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif