SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA – Debat Pilpres 2019 antara dua pasangan calon (paslon) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berlanjut di sesi tanyak jawab diantara kedua paslon. Jokowi mengawali sesi ini dengan bertanya kebijakan berperspektif gender.
“Dalam visi-misi bapak menyebutkan setiap kebijakan berperspektif gender, dan pemberdayaan perempuan. Tapi saya lihat di partai bapak tidak banyak pejabat tinggi yang perempuan. Bagaimana bapak menjawab inkosistensi ini,” tanya Jokowi di debat capres di Hotel Bidakara, Jaksel, Kamis (17/1/2019).
Menanggapi hal ini, Prabowo mengakui ada kelemahan dalam pendistribusian gender dalam mengisi jabatan strategis di partainya yaitu Partai Gerindra. Namun Prabowo mengaku partainya baru.
Namun, Prabowo menegaskan Gerindra memiliki sayap partai bernama Perempuan Indonesia Raya. “Kita mengakui ini sebuah perjuangan, kita belum puas, kita membuka perempuan, emak-emak, pendukung kita yang militan sekarang emak-emak,” katanya.
Namun, Prabowo menegaskan Gerindra memiliki sayap partai bernama Perempuan Indonesia Raya. “Kita mengakui ini sebuah perjuangan, kita belum puas, kita membuka perempuan, emak-emak, pendukung kita yang militan sekarang emak-emak,” katanya.
Menanggapi pernyataan Prabowo, Jokowi mengaku tak perlu menanggapi. “Sebetulnya saya tidak harus menjawab lagi karena Prabowo sudah mengakui,” sebutnya.
Jokowi lantas mencontohkan dirinya telah mendistribusikan jabatan dengan basis gender. “Kalau saya ada 9 menteri perempuan, yang menempati tempat strategis,” katanya.
“Kalau masyarakat bilang gender kita bisa cari. Tapi tak hanya itu. Harus perempuan yang cakap dan pro rakyat,” imbuhnya lagi.
Pertanyaan Kedua
Pada pertanyaan kedua, giliran Sandiaga Uno yang bertanya. Sandiaga menanyakan banyak hukum yang timpang tindih dan tidak menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. “Bagaimana memastikan kepastian hukum, karena 4 tahun ini, bapak menunjukkan ketidakberhasilan terutama menjamin kepastian hukum untk semua. Kita lihat UKM tidak berkembang,” kata Sandi.
Menanggapi pertanyaan ini, Jokowi mengaku akan melakukan revisi terhadap undang-undang yang menghambat UKM. “Kita akan revisi [hukum] yang tidak pro investasi, kita perbaiki aparat-aparat yang tidak memberikan pengayoman. Menurut saya hukum adalah memberi kepastian hukum hrarus memberikan rasa tentram dan rasa nyaman dan menghilangkan yang timpang tindih,” kata Jokowi.
Tak puas dengan Jawab Jokowi, Prabowo langsung menyambar. Prabowo menilai jawaban Jokowi akan pertanyaan pasangannya, Sandiaga Uno, belum konkret.
“Bapak sudah mimpin 4 tahun. Apa yang bisa dilakukan segera supaya tidak terjadi yang kita khawatirkan. Penegakan hukum hanya untuk orang kuat. Itu yang ditanya wakil presiden saya. Karena jabatan-jabatan penting diserahkan ke kader yang aktif di partai politik,” tanya Prabowo.
Jokowi lalu menyebut seharusnya tidak boleh ada diskriminasi terhadap pejabat. Apakah berlatar belakang dari parpol atau dari profesional. “Jabatan yang paling penting adalah sebuah proses rekrutmen betul, transparan, yang mengacu pada kompetensi, integritas, kapasitas,” kata Jokowi.
Capres nomor urut 01 itu menyebut bukan berarti penegak hukum dari partai tidak profesional. Ia lalu mengungkit soal kiprah eks Jaksa Agung yang terkenal tegas. “Misalnya Pak Baharuddin Lopa dari PPP memimpin kejaksaan sangat baik,” sebut Jokowi.