SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Solopos.com, JAKARTA – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengungkapkan masalah-masalah yang saat ini dihadapi oleh nelayan. Prabowo menyebut, masalah yang dihadapi ialah tidak adanya akses teknologi, akses kepada permodalan, dan kapal.
Bahkan, Prabowo menyebut, nelayan terkekang aturan untuk melaut. “Dan dibatasi peraturan yang sangat membatasi kemampuan nelayan kecil untuk melaut dan melaksanakan pekerjaannya,” terangnya dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Prabowo pun kemudian memaparkan strateginya. Dia bilang akan membentuk badan usaha milik negara (BUMN) yang khusus di bidang perikanan. “Strategi kami negara hadir, kami akan membuat BUMN khusus di bidang laut dan perikanan,” ujarnya.
Kemudian, nelayan-nelayan tersebut akan diberi prasarana, pendingin, serta pemasarannya dibantu pemerintah. “Kemudian diberi prasarana, cold storage, pengalengan dan pemasaran dibantu pemerintah,” katanya.
Menanggapi pernyataan Prabowo, Capres petahana Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa laut adalah masa depan ekonomi Indonesia. Karenanya, Jokowi mengatakan telah melakukan berbagai upaya dalam melindungi lautan Indonesia.
Salah satu caranya dengan penenggelaman kapal asing. “Dalam 4 tahun ini kita kejar 7 ribu kapal-kapal asing, kejar illegal fishing, yang lakukan pencurian kita, di laut kita,” kata Jokowi dalam Debat Capres Jilid 2 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Jokowi bilang pemerintah telah menenggelamkan hampir 500 kapal yang melakukan illegal fishing. “Ada 488 kapal yang telah kita bakar dan tenggelamkan,” jelasnya.
Karena hal itu, kata Jokowi, saat ini tindakan illegal fishing sudah banyak berkurang. “Sekarang itu yang 7.000 sudah tidak ada, jadi kesempatan nelayan-nelayan kita untuk memanfaatkan sumber daya alam laut kita dan ikan agar mereka bisa sejahtera,” katanya.
Capres Jokowi menegaskan tidak hanya nelayan besar yang diperhatikan. Untuk hasil tangkapan nelayan kecil juga ada BUMN yang membelinya.
“Mengenai BUMN perikanan mungkin bapak belum tahu, kita miliki yang namanya Perindo, kita miliki yang namanya Perinus. Itu membantu membeli ikan-ikan yang ada di rakyat,” kata Jokowi di panggung debat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).
Jokowi mengatakan soal izin melaut rakyat kecil juga sudah dapat perhatian. Nelayan kecil dengan ukuran tertentu tidak perlu lagi izin. “Berkaitan perizinan. Untuk nelayan-nelayan kecil yang memiliki bobot 10 GT (gross ton) ke bawah itu tidak perlu izin lagi. Hanya 30 ke atas yang harus dapatkan izin baik dari KP maupun dari Provinsi,” ujarnya.
Jokowi berharap dengan semakin cepatnya perizinan, maka nelayan kecil akan bisa terus mendapatkan hasil lebih baik lagi. “Kita harapkan dengan semakin cepatnya perizinan, yang kecil-kecil tidak ada izin, mereka bisa melaut mendapatkan lebih banyak lagi,” ujarnya. “Kita juga bentuk Bank Mikro Nelayan agar mereka bisa akses ke bidang keuangan,” pungkasnya.