SOLOPOS.COM - JIBI/Solopos/Ardiansyah Indra Kumala Sebuah palang menutup jalur lambat Jl. Solo-Jogja di depan markas grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, Senin (5/5). Pihak Kopassus mengungkapkan penutupan tersebut terkait perbaikan pagar dan seringnya warga membuang sampah di sepanjang jalur lambat.
Solopos.com, JAKARTA — Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Fuad Basya, mengatakan pemasangan portal di jalur lambat Jalan Solo-Jogja di depan Markas Grup 2 Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Kandang Menjangan, Kartasura, Sukoharjo, dipastikan hanya bersifat sementara.
Ihwal tak adanya koordinasi antara pihak Grup 2 Kopassus dengan Pemda setempat, Mayjen TNI Fuad Basya berjanji akan segera menegur pihak terkait agar segera mengurus perizinan.
“Itu kan jalan nasional, pasti harus dikomunikasikan. Jalan daerah saja harus dikomunikasikan dulu, kok. Nanti saya ingatkan dia untuk berkoordinasi dengan Pemda,” ujar Basya.
Basya berpendapat Kopassus tidak akan mungkin menutup jalan yang digunakan oleh banyak warga setempat untuk seterusnya. Sebab, hal itu tentunya akan menghalangi warga untuk beraktifitas.
“Enggak mungkin juga Kopassus mau nutup jalan. Kalau saya kira, itu karena perbaikan, kemudian ditutup. Di Cijantung [Makopassus] saja begitu kok,” katanya kepada Bisnis, Selasa (6/5/2014).
Pemasangan portal di jalur lambat itu memang sudah terjadi sejak 15 hari yang lalu. Banyak pengendara kendaraan bermotor dan pengendara sepeda yang akhirnya memutar arah menggunakan jalur cepat. Padahal, penggunaan jalur cepat sangat berisiko karena jalur itu banyak dilewati kendaraan besar.
Sementara itu, pihak Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan sendiri telah mengakui bahwa pemasangan portal dilakukan karena adanya perbaikan pagar markas. Penutupan jalan dimaksudkan agar para pekerja dapat bekerja dengan aman.
Namun, pemasangan portal yang telah berlangsung selama dua pekan ini dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Padahal, jalur yang dipasangi portal oleh Kopassus merupakan jalan nasional yang seharusnya tak boleh ditutup.