SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA—Partai poros tengah akan berjuang keras menolak kenaikan parliamentary threshold (PT) Pemilu 2014 sebesar 4-5 persen. Kalau partai besar memaksa, partai kecil dan menengah dalam poros tengah tak segan memancing kebuntuan dalam pembahasan revisi UU Pemilu.
“Solusinya di Setgab, kalau nggak digubris ya kita secara informal sudah bicara dengan Gerindra dan Hanura. Dalam sejarah UU Politik itu harus kompromistik, karena begitu ada deadlock itu akan malu. Misalnya kompromi pemenang pemilu jadi ketua DPR tapi PT nggak usah ditinggikan,” tutur Ketua FPKB DPR, Marwan Jafar, Kamis (3/11).
Menurut dia, kenaikan PT dirasakan cukup timpang, hingga jelas sekali ada arogansi partai besar yang ingin menyingkirkan partai kecil, sekali pun mitra koalisi sendiri.
“Pemilu 2009 kan 2 ke 2,5 persen, Pemilu 2014 dari 2,5 ke 3 persen kan juga naik, jangan ujug-ujug. Persoalannya sudah soal hidup mati partai dan penjagaan terhadap pluralitas. Masa kita mau dibunuh lalu diam saja, kan enggak bisa,” keluhnya.
Pandangan senada disampaikan Sekretaris Fraksi Hanura DPR, Saleh Husein. Menurutnya tak boleh ada semangat memberangus partai lain dalam revisi UU Pemilu.
“Partai yang punya pemikiran yang sama dalam menyamakan persepsi untuk UU yang kita hasilkan benar-benar sesuai. Jangan sampai juga partai besar terlalu memaksakan kehendak tanpa berpikir terhadap kemajemukan yang ada. Kita belum sampai bicara angka. Tapi paling tidak statement partai besar seolah tidak menginginkan adanya partai yang suaranya kecil,” tutur Saleh.
Karena itu ia yakin sekali poros tengah akan kian solid. Dan bersama-sama memperjuangkan eksistensi di dunia perpolitikan tanah air.
“Dari situ kami punya kesamaan pandangan persepsi jangan sampai partai besar ini memaksakan kehendak tanpa berpikir panjang. Yang kedua juga kita jangan sampai juga dari pengalaman Pemilu 2009 lalu jumlah suara hilang 18 juta lebih harus dipikirkan,” tandasnya.(dtc)