SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
<p><strong>Solopos.com, JAKARTA</strong> — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah merasa prihatin atas penetapan mantan Wali Kota Depok <a href="http://news.solopos.com/read/20180828/496/936640/mantan-wali-kota-depok-nur-mahmudi-ismail-tersangka-korupsi-jalan" target="_blank" rel="noopener">Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka</a> kasus dugaan korupsi proyek pengadaan lahan untuk pelebaran Jl Nangka, Kelurahan Sukamaju Baru, Depok.</p><p>"Saya prihatin sebagai sahabat ya. Saya ketemu dia setelah pensiun, juga melihat hidupnya nggak banyak yang berubah sebetulnya, tetap sederhana," katanya melalui keterangan pers, Rabu (29/8/2018).</p><p><a href="http://news.solopos.com/read/20180828/496/936526/fahri-hamzah-jokowi-harus-bersyukur-ada-gerakan-2019gantipresiden" target="_blank" rel="noopener">Fahri Hamzah</a> juga merasa kasihan karena banyak kader-kader utama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kena kasus korupsi, di sisi lain pengurus tidak memberikan pembelaan. "Padahal kita harus menunjukkan bahwa Nur Mahmudi enggak salah, harus dibela. Cara membelanya memberikan bantuan hukum, memberikan advokasi," sarannya.</p><p>Berdasarkan catatannya, sekitar tujuh orang tokoh senior PKS masuk bui dan tidak diberikan bantuan hukum. Mereka di antaranya eks Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho, mantan presiden PKS <a href="http://news.solopos.com/read/20130204/496/375184/kolega-lutfi-hasan-ishaaq-datangi-rutan-guntur" target="_blank" rel="noopener">Lutfi Hasan Ishaq</a>, dan terakhir Nur Mahmudi Ismail.</p><p>"Untuk menunjukkan bahwa kader-kader partai ini baik-baik sehingga mereka harus dibela," ungkap Fahri.</p><p>Polresta Depok mulai menyidik kasus proyek pengadaan jalan pada November 2017 karena ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pengerjaan tahun anggaran 2015 itu. </p>