SOLOPOS.COM - Din Syamsudin (Himawan/JIBI/Solopos)
Solopos.com, SOLO-Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin, anggap ada kalangan intoleran dan inkonsisten di tubuh Polri berkaitan Kebijakan larangan Polisi berjilbab.
Din mengatakan petinggi Polri telah mempermainkan agama lantaran setelah membolehkan wanita polisi berjilbab, beberapa waktu kemudian turun telegram rahasia (TR) yang melarang polisi untuk mengenakan jilbab sebelum ada Surat Keputusan (SK) tetap dari Kapolri.
“Saya sudah bergembira, kami [Muhammadiyah] sudah gembira, kok tidak jadi lagi. Jangan mempermainkan agama seperti itu, itu juga bertentangan dengan kontitusi kalau melarang [polwan berjilbab]. Saya dengar ada yang tidak mentolerir anggotanya berjilbab, itu kelompok-kelompok intoleran, “ ujarnya, saat ditanya wartawan di sela-sela peresmian SD Alam Muhammadiyah Surya Mentari, Solo, Minggu (22/12/2013).
Din mengatakan ingin mengetuk hati Kapolri dan Wakapolri untuk membolehkan asalkan tidak menggangu tugas.
“Jangan ada pimpinan Polri yang tidak toleran. Ditengah demoralisasi Polri sekarang, kalau ada orang yang berpegang pada moral harus didukung, toh salah satu langkah untuk memperbaiki citra Polri itu sendiri,” terangnya.
Ia menilai penolakan tersebut merupakan tindakan berlebihan dari pimpinan Polri. Polri, lanjutnya, seharusnya mendukung anggota Polri yang mau berjilbab. Ia mencontohkan berjilbab sama halnya seperti naik haji dan umroh.
“Itu kan melaksanakan ajaran agama, Undang-Undang Dasar [UUD] memberikan kebebasan warganya untuk menjalan agama dan beribadah sesuai tuntunan ajaran agamanya. Berjilbab itu pemenuhan kontitusi bagi anggota Polisi. Seharusnya pimpinan Polri mendukung,” jelasnya.
Sebelumnya seperti diberitakan Solopos.com, Wakil Kapolri Komjen Oegroseno telah mengeluarkan surat edaran terkait penundaan penggunaan jilbab di kalangan Polwan. Oegroseno menyatakan hanya polisi yang berpakaian preman yang bisa pakai jilbab.