SOLOPOS.COM - Inter-Parliamentary Union (IPU) (Istimewa)
Solopos.com, JAKARTA – Polemik Timnas Israel di Piala Dunia U-20 kian panas lantaran sebelumnya parlemen Israel pernah mengikuti kegiatan internasional di Bali, Sidang Majelis Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) pada tahun 2022.
Keikutsertaan parlemen Israel di IPU dianggap sebagai pengakuan resmi dunia internasional, termasuk Indonesia, tentang negara yang menjajah Palestina puluhan tahun itu.
“Apa bedanya sekarang, kok itu parlemen Israel bisa ikut IPU di Bali. Berarti kan itu diakui, lalu kenapa sekarang di sepak bola dipermasalahkan. Yang konsisten dong, ini sepak bola dicampur politik, yang kegiatan politik malah mengakui parlemen Israel,” keluh anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulingga.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengakui parlemen Israel hadir di Sidang Majelis Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali pada tahun 2022.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengakui parlemen Israel hadir di Sidang Majelis Ke-144 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Bali pada tahun 2022.
Namun ia membantah Israel hadir sebagai undangan resmi dari Indonesia.
Indra Iskandar menyebut kehadiran perwakilan Israel diundang IPU selaku forum internasional yang membidangi negosiasi politik antarnegara.
Indra menjelaskan undangan peserta yang hadir di Sidang Umum dikeluarkan oleh Presiden IPU dan Sekjen IPU.
Adapun Ketua DPR Puan Maharani sebagai Ketua Majelis Umum hanya menjalankan tugas untuk memimpin jalannya Sidang Umum Ke-144 IPU.
“Agenda juga IPU yang tentukan dengan masukan dari negara host. Sebelum menjadi host, kita meneken MoU Host Country Agreement yang isinya antara lain akan menerima kehadiran seluruh anggota IPU,” ujarnya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Indra menyebut selama penyelenggaraan IPU ke-144 di Bali, Puan pun tidak ada kontak fisik dengan delegasi parlemen Israel.
“Apalagi menyambut hangat,” imbuhnya.
Ditambahkan dia, saat IPU ke-144 di Bali berlangsung, registrasi peserta diurus oleh sekretariat IPU.
Sebelum mengikuti acara, parlemen Israel terlebih dahulu dikirim ke Tim Koordinasi Kunjungan Orang Asing (clearing house), sebagai Tim Interkem yang bertugas memberikan visa untuk beberapa negara sensitif.
Clearing house terdiri atas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Polri, BIN, dan lembaga lainnya yang terkait.
“Setelah dapat ACC dari clearing house, mereka baru bisa masuk ke Indonesia,” ujarnya.
Indra memastikan partisipasi dengan prosedur seperti itu juga terjadi pada meeting PBB yang diadakan di Indonesia selama ini.
“Jadi, tidak benar DPR menerima kunjungan kenegaraan dari Knesset atau parlemen Israel karena Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomasi dengan Israel,” tuturnya.
Dokumentasi Solopos.com, Sidang Majelis Ke-144 IPU pada tanggal 20–24 Maret 2022 melahirkan produk utama Deklarasi Nusa Dua Bali.
IPU ke-144 turut membahas isu-isu yang tengah menjadi tantangan dunia, termasuk tentang konflik Rusia dengan Ukraina.