Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Polemik Kasus KPK-Polri ternyata tidak berdampak kepada iklim investasi dalam jangka pendek namun lebih kepada prospek investasi jangka panjang. Jika tidak dituntaskan pertumbuhan investasi Indonesia bisa terhambat.
Hal tersebut dikemukakan oleh Pakar Manajemen Investasi Universitas Indonesia (UI) Avanti Fontana dalam sebuah diskusi bertajuk Kasus KPK-Polri, Investasi Jadi Korban di FX, Jakarta, Selasa (10/11).
“Investasi secara umum ditunjang oleh kepastian hukum serta stabiltas politik dan keamanan. Jika stabilitas politik dan kemananan bersih dan berwibawa maka hal tersebut akan meningkatkan iklim investasi,” ungkap Avanty.
Ia menjelaskan ada dua dua data pemeringkatan yang faktor-faktornya dilihat dari institusi publik di suatu negara. Pertama indeks global inovasi dimana Indonesia masuk dalam ranking 54 dari 110 negara. Indeks global inovasi dipakai negara-negara sebagai referensi untuk melakukan investasi di sebuah negara.
“Indeks global inovasi ini dinilai dari input inovasi yang dilihat. Prasyaratnya adalah bagaimana stabilitas politik dan keamanan di Indonesia dan bagaimana tingkat kepastian hukumnya,” jelasnya.
Yang kedua, lanjut Avanty, yakni indeks daya saing global dari World Economic Forum. Indonesia ranking 71 dari 134 negara. Yang menarik menurut Avanty dari pemeringkatan tersebut faktor-faktornya dilihat dari institusi publik di sebuah negara.
“Itu erat dengan kasus saat ini dimana KPK dan Polri merupakan institusi penegak hukum yang saat ini sedang dihadapkan kepada beberapa kasus penting,” katanya.
Selain dari instutusi publik yakni dilihat juga dari beberapa faktor yang menentukan seperti property right, public trust of politician dan reliability of police service.
“Institusi publik ternyata sangat berpengaruh kepada tingkat kedayasaingan global, ini kondisi yang perlu dibenahi di Indonesia dan tidak heran saat ini Indonesia di peringkat 71,” tegasnya.
Ditambahkannya, kedua indeks tersebut memang menjadi referensi dari negara-negara sebelum melakukan investasi.
dtc/isw