SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta--Polda Metro Jaya akan mengerahkan 2/3 personel untuk mengamankan demonstrasi besar-besaran yang rencananya digelar pada 20 Oktober mendatang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
“Kita akan kerahkan kekuatan sebanyak 2/3 dari 30.000 personel yang dimiliki atau sekitar 19.000 orang,” kata Kapolda Metro Jaya Sutarman di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Senin (18/10).
Ia menambahkan, titik-titik yang akan menjadi perhatian bagi Polda Metro Jaya untuk diamankan adalah Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, Bundaran HI dan Tugu Tani.
“Kita akan mengamankan tempat-temapat strategis di ibu kota ini. Tapi tetap tidak melupakan tempat-tempat lainnya yang ada di Jakarta,” kata mantan Kapolda Jawa Barat ini.
“Kita akan mengamankan tempat-temapat strategis di ibu kota ini. Tapi tetap tidak melupakan tempat-tempat lainnya yang ada di Jakarta,” kata mantan Kapolda Jawa Barat ini.
Ia mengakui, sampai saat ini telah ada beberapa surat yang masuk ke Polda Metro Jaya dalam rangka meminta izin melakukan demonstrasi.
“Sudah, sudah ada beberapa surat izin yang masuk ke Polda. Kita belum tahu berapa jumlahnya. Kita juga belum tahu berapa banyak demonstran yang akan berdemo tanggal 20 Oktober 2010 nanti,” ucap dia.
“Polda Metro Jaya sudah mulai melakukan tindakan preventif, serta melakukan pendekatan dengan semua pihak agar tidak mengerahkan massa yang banyak. Langkah-langkah sudah disiapkan termasuk jumlah kekuatan personil yang akan dikerahkan,” ujar Sutarman.
Terkait dengan kerusuhan yang terjadi di Jalan Ampera, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu, Sutarman mengatakan, pihaknya masih terus memburu satu orang tersangka dalam bentrokan di Ampera.
“Kita tinggal kejar satu orang yang bawa senjata. Yang tujuh orang sudah ditangkap dan sudah ditahan oleh Polda Metro Jaya,” imbuhnya.
Ia berharap, perburuan terhadap warga Ende Nusa Tenggara Timur itu tidak akan berjalan lama karena pihaknya sudah mengetahui keberadaan dari tersangka.
“Mudah-mudahan tidak terlalu lama karena hanya satu orang saja. Satu orang itu dari Ende NTT. Kita koordinasi dengan Polda NTT,” ucap Sutarman.
Menurut dia, premanisme harus ditindak dengan tegas.
“Yang namanya premanisme harus dilakukan penindakan-penindakan. Sehingga memberikan kepastian kepada siapapun agar tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan mereka (preman),” lanjutnya.
ant/nad