SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
JAKARTA — Penolakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan menyebar spanduk dianggap berlebihan dan sudah tidak sepantasnya berada di koalisi.
“Lebih baik kita mengeluarkan mereka dari koalisi karena ini sudah kebangetan, dan menteri-menterinya itu dicopot. Padahal menterinya itu tiga-tiganya mendukung kenaikan BBM karena takut dicopot,” kata politikus PD Ruhut Sitompul di Jakarta, Selasa (4/6/2013).
Ruhut melihat sendiri spanduk PKS menolak kenaikan harga BBM beredar di semua provinsi. Ini yang membuat Ruhut makin galau melihat inkonsistensi PKS di koalisi.
“Jadi spanduk itu bukan hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Jadi PKS semakin kalap dengan hasil survei yang terpuruk kemudian mereka lakukan pencitraan,” katanya.
Ruhut sendiri yakin masyarakat di daerah lebih realistis, tidak mendukung begitu saja partai yang menolak kenaikan harga BBM.
“Ini PKS main sinetron, tipu muslihat. Masyarakat di daerah itu realistis, mereka tidak masalah BBM naik jadi Rp6.000 karena orang miskin di daerah selama ini beli minyak Rp10.000. Yang penting distribusinya merata,” tandasnya.