Redaksi Solopos.com / Indah Septiyaning Wardani | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Partai Keadilan Sejahtera mempertanyakan ide Partai Golkar tentang dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR per dapil mengingat usulan itu terlalu dipaksakan dan tidak rasional.
“Ada apa dibalik usulan dana aspirasi ini?. Ide Golkar ini dapat merusak harmonisasi hubungan yang dibangun dalam koalisi pendukung pemerintahan karena mereka tidak bisa memaksakan pendapatnya,” ujar Sekjen DPP PKS Anis Matta, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu.
Anis Matta mengungkapkan, pernyataan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto bahwa usulan tersebut sudah disetujui anggota koalisi yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) hanyalah klaim semata.
“Dalam pertemuan Setgab, sama sekali tidak ada keputusan. Hanya dibicarakan. Golkar mungkin memahami “body language”, seolah-olah setuju. Masalahnya salah tafsir saja,” lanjut Wakil Ketua DPR itu.
Anis menekankan, pembentukan Setgab bukan untuk menyamakan sikap atas hal-hal strategis. Salah satu tujuan Setgab sebagai forum komunikasi internal koalisi.
“Merekatkan”
Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Hadjrianto Tohari menegaskan, usulan dana aspirasi ditujukan untuk “merekatkan ” hubungan dengan konstituen di daerah. Ide itu dianggap wajar demi membangun kekuatan kader di daerah.
“Setiap anggota DPR pasti memiliki keinginan untuk memperkuat konstituen di tiap dapil. Apalagi, kita ingin agar ada hubungan yang erat antara politisi dengan seluruh konstituen di daerah,” katanya.
Hadjrianto menambahkan, partainya hanya berniat dapat memberikan kontribusi optimal kepada koalisi parpol.
“Saya memang tidak terlibat langsung dalam pembahasan dana aspirasi karena pembagian kerja di Golkar sudah berjalan efektif. Namun, bisa dipastikan bahwa Golkar ingin tampil maksimal dalam konteks wadah koalisi parpol pendukung pemerintah,” tuturnya.
ant/isw