News
Kamis, 5 April 2012 - 17:32 WIB

PKS: Kemungkinan Mundur Dari Koalisi Tengah Dibahas

Redaksi Solopos.com  /  R. Bambang Aris Sasangka  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - PKS MEMBELOT -- Suasana sidang paripurna DPR saat membahas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi belum lama ini. Sikap PKS yang membelot dari koalisi dengan menentang kenaikan harga membuat partai itu disebut-sebut bakal didepak dari koalisi pemerintah. (JIBI/SOLOPOS/Antara)

PKS MEMBELOT -- Suasana sidang paripurna DPR saat membahas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi belum lama ini. Sikap PKS yang membelot dari koalisi dengan menentang kenaikan harga membuat partai itu disebut-sebut bakal didepak dari koalisi pemerintah. (JIBI/SOLOPOS/Antara)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera menyatakan partainya tengah melakukan pembahasan soal opsi kemungkinan mundurnya PKS dari partai yang berkoalisi dengan pemerintahan pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.
Advertisement

Menteri Sosial dari PKS Salim Segaf Al-Jufri mengatakan PKS dalam mempertimbangkan mundur tidaknya partai itu dari koalisi juga mempertimbangkan keinginan dari kalangan masyarakat. ”Memang ada keinginan untuk mundur, tapi saya pikir itu masih dalam pembahasan. Keinginan mundur atau tidak mundur (juga tergantung) keinginan masyarakat, tapi jelas masih dibicarakan,” kata Salim menjawab pertanyaan wartawan di Istana Presiden hari ini.

Salim mengatakan soal perombakan kabinet (reshuffle) sepenuhnya merupakan hak dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia menambahkan sampai saat ini kalangan menteri dari PKS belum dipanggil oleh Presiden Yudhoyono. Di kabinet ada tiga menteri yang berasal dari PKS, yaitu Menteri Komunikasi dan Informarmatika Tifatul Sembiring, Menteri Sosial Salim Segaf, dan Menteri Pertanian Suswono.

Advertisement

Seperti diketahui rapat paripurna DPR memutuskan memilih Opsi II yang menyebutkan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM, namun memberikan ruang bagi pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jika deviasi ICP mencapai 15% dalam waktu 6 bulan. Opsi I adalah tidak menaikkan harga BBM sama sekali.

Fraksi Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Golkar memilih Opsi II Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra tetap memilih Opsi I yang menolak kenaikan harga BBM. Dua politisi PKB yaitu Effendi Choirie dan Lily Wahid juga memilih opsi ini.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif