SOLOPOS.COM - Presiden Joko Widodo (YouTube Setpres)
Solopos.com, JAKARTA — Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, meyakini Presiden Jokowi lengser atau disebut husnulkhatimah dari jabatannya pada 2024. Dia pun menyebut kekhawatiran matahari kembar atau pindah dukungan dari Jokowi ke pemimpin baru jika Pemilu tidak digelar 15 Mei 2024 sangat tidak beralasan.
“Kedua kekhawatiran tidak beralasan. Tidak akan ada matahari kembar dan tidak akan ada pindah dukungan. Pak Jokowi insyaallah husnulkhatimah di 2024,” kata Mardani saat dihubungi, Kamis (14/10/2021), seperti dilansir Detik.com.
Baca juga: Wisata Pantai di Gunungkidul Kapan Buka?
Dia meminta Presiden Jokowi membiarkan muncul era kepemimpinan baru pada 2024. Mardani menyebut Jokowi bisa menjadi guru bangsa setelah lengser dari jabatannya pada 2024.
“Biarkan kepemimpinan baru Indonesia melaksanakan tugasnya. Tidak perlu ada post-power syndrome. Jadi guru bangsa saja,” ucapnya.
Baca juga: Naik Motor Sambil Ngobrol Kena Denda Rp750.000, Waspada Lur!
Sebelumnya anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mendukung usulan pemerintah yang menjadwalkan Pemilu serentak pada 15 Mei 2024. Usulan itu muncul karena kekhawatiran munculnya gejolak politik jika pilpres digelar di awal tahun, tepatnya 21 Februari 2024.
Banyak hal yang disampaikan pemerintah, pertama adalah persoalan kalau seandainya di tanggal 21 Februari dilakukan pileg dan pilpres, utamanya pilpres, itu kan pasti akan menimbulkan gejolak politik, tidak terjadinya harmonisasi terhadap pemerintahan pusat,” kata Guspardi.
Baca juga: Gemas, Jokowi Tak Mau Lagi RI Cuma Jadi Tukang Gali & Tangkap Ikan
Dia menambahkan jika pilpres digelar lebih awal, maka hasilnya akan langsung diketahui masyarakat. Sementara itu Presiden Jokowi masih menjabat hingga Oktober 2024 sebelum lengser.
Jika presiden terpilih tidak didukung pemerintah, maka diperkirakan muncul kegaduhan. Lebih lanjut Guspardi mengatakan selama ini pilpres dilaksanakan pada April. Tetapi, jika dilaksanakan pada Februari, ada rentang waktu yang panjang sehingga dinilai kurang elok. Selain itu, persoalan lain misalnya terkait masalah anggaran pemilu.