Redaksi Solopos.com / R. Bambang Aris Sasangka | SOLOPOS.com
SOLOPOS.COM - Menkeu Agus DW Martowardojo (JIBI/SOLOPOS/Antara)
Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menuturkan berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Ditjen Pajak pada 2011, terdapat piutang pajak sebesar Rp86,80 triliun. Namun, sebesar Rp46,20 trliun diantaranya ditetapkan sebagai penyisihan piutang pajak tidak tertagih.
“Sehingga nilai netto piutang pajak yang diperkirakan dapat ditagih sebesar Rp40,59 triliun,” kata Agus dalam sidang Paripurna DPR, Kamis (5/7/2012). Agus menjelaskan, penyisihan piutang pajak tidak tertagih sebesar Rp46,20 triliun dikarenakan pajak tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih. Piutang pajak yang tidak tertagih meliputi piutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DPT) PT Pertamina Rp28,1 triliun, piutang pajak bank-bank likuidasi, piutang PBB migas, dan piutang pajak penanggung pajak lainnya. “Terhadap piutang pajak yang tidak tertagih tersebut akan tetap dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan tingkat ketertagihan,” ujarnya.
Khusus untuk piutang PPN DTP Pertamina sebesar Rp28,1 triliun, kata Agus, tidak dapat lagi ditagih atau telah dihapuskan sesuai dengan ketentuan Pasal 24 UU KUP dan PMK No.68/PMk.03/2012 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besaran Penghapusan.
Kendati demikian, optimalisasi tindakan penagihan, tambahnya, terus diupayakan dengan skala prioritas yang meliputi penyitaan aset wajib pajak, pelelangan aset wajib pajak yang telah disita, pemblokiran dan penyitaan rekening wajib pajak, pencegahan WP keluar negeri, bahkan penyanderaan WP yang menunggak pajak.
