SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta (Solopos.com) – Menjelang rapat paripurna DPR untuk melanjutan proyek pembangunan gedung baru DPR, sekelompok LSM berencana melakukan somasi. Mereka mendesak pimpinan DPR membatalkan proyek tersebut dan meminta maaf kepada masyarakat.
Sekelompok LSM itu menamakan diri ‘Tim Koalisi Advokasi APBN untuk Kesejahteraan Rakyat’. Mereka antara lain FITRA, Indonesia Human Right Committee for Social Justice, dan Asosiasi Pendampingan Perempuan Usaha Kecil.
“Bila sampai 7 hari tidak ada itikad baik melaksanakan somasi ini, kami tempuh upaya hukum mengajukan gugatan warga negara dan legal standing ke PN Jaksel,” kata Sekjen Indonesia Human Right Committee for Social Justice, Gunawan, dalam keterangan pers di kafe Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta, Minggu (3/4/2010).
Ada tiga butir tuntutan dalam somasi terbuka yang disampaikan melalui pers. Yaitu 1. Membatalkan rencana pembangunan; 2. Membatalkan hasil tender; 3. Menyatakan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Gunawan mengatakan somasi tidak hanya ditujukan kepada Pimpinan DPR, melainkan juga seluruh fraksi di DPR dan anggota BURT DPR. Somasi juga ditujukan kepada Presiden dan Menteri Keuangan.
Lembaga legislatif dan eksekutif diyakini melakukan kelalaian dalam perencanaan proyek pembangunan gedung baru DPR. Yakni melanggar hak subyektif masyarakat karena tidak terlebih dahulu menghimpun aspirasi masyarakat ketika memutuskan membangun gedung baru.
“Proyek ini juga tidak korelatif dengan pembangunan ekonomi,” sambung Gunawan.
Perlu diketahui pada Selasa (5/4/2011) mendatang, akan berlangsung rapat paripurna DPR untuk memutuskan kelanjutan rencana pembangunan gedung kantor baru DPR. Proyek yang kini menuai kecaman masyarakat tersebut, sebenarnya adalah hasil keputusan DPR periode 2004-2009 sehingga akhirnya dianggarkan dalam APBN 2011.
Sebulan terakhir fraksi-fraksi yang pada periode lalu ikut menyetujui rencana pembangunan gedung kantor baru DPR, tiba-tiba saja menyatakan menarik dukungan. Mereka bahkan menegaskan sedari awal menolak rencana tersebut. Lain periode, lain anggota. Lain pula keputusannya. (Detikcom)