News
Selasa, 3 Juni 2014 - 16:50 WIB

PILPRES 2014 : SBY Minta Menteri Berpolitik Mundur, Kubu Prabowo Tak Sepakat

Redaksi Solopos.com  /  Adib Muttaqin Asfar  | SOLOPOS.com

SOLOPOS.COM - Capres-Cawapres seusai mengambil nomor urut (JIBI/Solopos/Detik)

Solopos.com, JAKARTA — Kubu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak sepakat imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan menteri yang terlalu sibuk berpolitik di pemilihan presiden (pilpres) harus mundur.

Juru Bicara Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Nurul Arifin, menilai menteri yang aktif di pilpres tidak perlu mengundurkan diri. Pasalnya menteri bisa berkontribusi di pemenangan pilpres dengan memanfaatkan hak cuti.

Advertisement

Seorang menteri, kata Nurul, memiliki hak cuti satu hari setiap satu pekan di luar hari libur Sabtu-Minggu. Artinya, dalam satu pekan, menteri tersebut memiliki waktu luang tiga hari untuk mengurus pilpres.

“Saya kira tidak usah mundur karena tiga hari dalam seminggu sudah cukup mewakili. Menteri juga tahu aturannya,” kata Nurul di Posko Pemenangan Rumah Polonia, Jakarta, Selasa (3/6/2014). Nurul pun yakin kinerja para menteri di kabinet tidak akan terganggu lantaran aktivitasnya sebagai tim pemenangan pilpres.

Sementara Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Mahfud MD, mengatakan seorang menteri memiliki hak apakah dia akan mundur atau menggunakan hak cutinya jika terlibat dalam proses kampanye.

Advertisement

Namun di sisi lain mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyadari tanggungjawab Presiden SBY untuk mengingatkan menteri di kabinetnya agar tidak terlalu total di pilpres. “Terserah menterinya saja, ini pilihan politik. Saya kira Pak SBY berhak menyampaikan itu sebagai kepala negara,” ujar Mahfud.

Sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu Jiid II diketahui menjadi tim pemenangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014. Mereka adalah Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Brokrasi Azwar Abubakar, serta Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri yang menduduki posisi Dewan Penasehat.

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Terkait
Advertisement

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif