SOLOPOS.COM - Aksi Protes BMI di Hong Kong (feranuraini.com)
Harianjogja.com, SLEMAN – Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Pratikno merasa khawatir kericuhan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Hongkong, Minggu (6/7/2014) lalu dapat mencemarkan reputasi institusinya.
Kekhawatiran bermula pada indikasi dosen Fisipol UGM, Sigit Riyanto yang ditengarai bersikap tidak netral sehingga memicu kericuhan.
Jika indikasi tidak netral itu terbukti, tentu saja UGM akan terkena imbas negatif atas kasus tersebut.
“Apa yang terjadi dalam kasus itu jelas akan berpengaruh pada reputasi UGM,” papar Pratikno, Senin (7/7/2014).
Lebih lanjut Pratikno mengungkapkan sudah mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan (Sigit Pamungkas) terkait pemberitaan di Hongkong. Hanya saja sampai sekarang dia belum dapat konfirmasi balasan tentang itu.
Menurut Rektor, pihaknya belum bisa memastikan mana yang benar dan salah dalam kasus tersebut sebelum ada konfirmasi dari Sigit. Dengan situasi seperti itu, maka UGM masih melihat proses pelaksanaan Pilpres tersebut untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran kode etik.
Namun apabila benar Sigit menjadi salah satu petugas dalam Pilpres tersebut, seharusnya, menurut Pratikno, dia tidak boleh mengarahkan para pemilih untuk memilih salah satu capres. Kesengajaan untuk mengarahkan pemilih jelas merupakan pelanggaran kode etik dan bisa dikenai sanksi.
Pratikno berharap ada proses investigasi terkait penyelenggaraan Pilpres di luar negeri, termasuk kesiapan penyelenggaraan dan waktu yang disediakan bagi pemilih untuk memberikan hak pilihnya.