SOLOPOS.COM - Fahri Hamzah (JIBI/dok)
Solopos.com,JAKARTA — Wakil Sekjen Partai Keadlilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah menyesalkan sikap publik yang dianggap terlalu reaktif terhadap penyataannya yang merupakan bentuk kebebasan berekspresi.
Terlebih, Fahri merasa ucapannya dipolitisasi oleh sejumlah pihak sehingga kini dipersoalkan masyarakat bahwa dirinya menghina capres nomor urut 2, Joko Widodo.
“Ucapan saya dipolitisasi. Saya tidak memaksudkan kalimat itu kepada individu, tetapi pada janji yg disampaikan,”katanya seusai menghadiri panggillan Bawaslu, di Gedung Bawaslu, Jakarta, Kamis (3/7/2014).
Menurutnya, media sosial twitter merupakan saluran untuk menyalurkan pendapat dan ide sebagai bentuk kebebasan pers yang dijamin Negara
“Saya siap berdebat dengan timses capres lain, karena ini kritik terhadap ide. Saya mengatakan banyak hal dalam twitter saya sebagai bentuk mendorong kebebasan pers, agar kebebasan berekspresi tidak dihambat,”jelasnya.
Dia mengatakan siap dipanggil oleh lembaga negara manapun untuk diperiksa, karena menurutnya pernyataan tersebut tidak menghina. Bahkan, Fahri mengatakan dirinya bisa saja menuntut balik pihak yang menyudutkan dirinya telah berbuat tercela.
“Saya bisa mnuntut balik orang yang menuduh saya menghina, padahal saya tidak menghina. Kalau orang tersebut ingin minta maaf, minta maaf balik juga dong ke saya,”tuturnya.
Dia menambahkan,”Polisi, DPR, Bawaslu adalah lembaga demokrasi yang harus dihormati. Saya siap memberikan keterangan pada lembaga negara yang mengundang saya.”
Sebelumnya, Fahri Hamzah memberikan pernyataan melalui akun twitternya, @fahrihamzah pada 27 Juni 2014 : “Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!.