SOLOPOS.COM - Ilustrasi money politics atau politik uang (JIB/Harian Jogja/Dok.)
Pilkada serentak 2015 diyakini akan rawan terjadi politik uang.
Solopos.com, BOGOR — Jelang pemungutan suara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkirakan akan terjadi politik uang yang dilakukan sejumlah pihak.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan politik uang pasti terjadi dalam dua hari menjelang pemungutan suara di sejumlah daerah. Akan tetapi, pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi hal tersebut.
“Kami memerintahkan Satpol PP agar tidak boleh cuti untuk menjaga situasi menjelang pilkada serentak. Tentu dari tim pemantau, seperti Bawaslu dan Kepolisian juga akan melakukan pengawasan,” katanya di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (8/12/2015).
Tjahjo menuturkan indikasi politik uang menjelang pemungutan suara pilkada serentak terlihat dari besarnya dana bantuan sosial (bansos) yang dicairkan menjelang 9 Desember 2015. Tren tersebut juga terjadi di hampir seluruh daerah yang menyelenggarakan pilkada.
Menurutnya, pemerintah mengharapkan partisipasi dari seluruh pihak untuk menyelesaikan persoalan politik uang. Seluruh pihak harus ikut mengamati dan mengingatkan untuk tidak lagi melakukan politik uang, dan mengubahnya dengan pola yang lebih baik sesuai aturan.
“Sekarang sudah bukan saatnya lagi menggunakan politik uang, karena biaya kampanye diatur oleh KPU dengan besar yang sama. Kampanye pun diatur agar lebih banyak melakukan tatap muka dan dialog,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga mengimbau masyarakat di 269 daerah yang menggelar Pilkada serentak menggunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya pada 9 Desember 2015.
Presiden Jokowi mengatakan Pilkada Serentak pada Rabu (9/12/2015) merupakan Pilkada perdana yang dilakukan pada waktu yang bersamaan di 9 provinsi dan 260 kabupaten/kota seluruh Indonesia.
Untuk memastikan kelancaran Pilkada, Jokowi telah menginstruksikan Kapolri Badrodin Haiti dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk menjaga penyelenggaraan dan keamanan dengan baik.
Presiden juga menyampaikan pesan agar pemenang Pilkada tidak bersikap jumawa dan yang kalah tidak perlu kecewa dan mengamuk.