SOLOPOS.COM - Ilustrasi (Rachman/JIBI/Bisnis)
Solopos.com, JAKARTA — Pengamat komunikasi politik Heri Budianto mengatakan manuver Fraksi Partai Demokrat yang memilih walk out dari sidang paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada sudah terlihat sejak awal. Semalam, legislator Demokrat, Benny K. Harman, berkali-kali menyatakan pendapatnya namun berubah drastis di masa-masa akhir perdebatan. Baca: Berakhirnya Era Pilkada Langsung di Indonesia.
“Manuver ini sudah terlihat ketika Benny berkali kali menyampaikan pandangannya [opsi pemilihan kepala daerah langsung dengan 10 syarat], ternyata pada akhirnya menyatakan walk out,” kata Heri Budianto saat dihubungi Antara terkait hasil sidang paripurna DPR yang mengesahkan UU Pilkada melalui DPRD di Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari.
Menurut Heri Budianto, pengunduran diri Fraksi Partai Demokrat memberi angin segar untuk partai-partai yang mendukung pilkada lewat DPRD yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih. “Demokrat walk out, beri peluang Merah Putih menang pemungutan suara dalam paripurna soal RUU Pilkada,” ujarnya.
Dalam sidang paripurna DPR yang berlangsung hingga Jumat dini hari, Fraksi Partai Demokrat akhirnya menyatakan sebagai pihak netral, atau tidak ikut memilih salah satu opsi mekanisme pilkada yakni langsung oleh rakyat atau melalui DPRD.
Pilkada langsung oleh rakyat didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Hanura, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sedangkan, Pilkada melalui DPRD didukung oleh Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Gerindra
Demokrat awalnya mengusulkan opsi tambahan yakni Pilkada langsung dengan 10 syarat. Namun, akhrinya Demokrat memilih mengundurkan diri dari sidang paripurna. Benny K. Harman mengemukakan tersebut setelah Demokrat merasa opsi usulannya tidak diakomodir dalam rapat paripurna.
“Kami tidak ingin membuat masalah lebih lanjut pada pembahasan RUU Pilkada. Karena itu, Fraksi Partai Demokrat memilih netral,” kata Benny.
Sementara itu, enam anggota Fraksi Partai Demokrat memilih berseberangan dengan keputusan partainya dan tetap memilih pilkada langsung. Salah satunya adalah anggota Fraksi Demokrat asal Bali, Gede Pasek Suardika.
Gede Pasek berani berseberangan dengan fraksinya yang walkout dari paripurna. Pasek malah mendukung Pilkada langsung dalam RUU Pilkada saat dilakukan voting. “Pertahankan asprasi masyarakat lebih penting. Bukan soal menang kalah,” kata Pasek seusai paripurna RUU Pilkada di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9/2014) dini hari, dikutip Detik.
Menurut Pasek, selain menyampaikan aspirasi konstituen di dapilnya, sikapnya mendukung pilkada langsung juga sebagai bentuk tanggungjawab kepada Demokrat sebagai partai pemerintah yang katanya mendukung pilkada langsung. “Ini kan marwah sebagai partai pemerintah,” ujarnya
Pasek menerangkan, ia bersama lima anggota Fraksi Partai Demokrat lain yang menolak walkout dan setuju Pilkada langsung tidak ada koordinasi sebelumnya. Mereka tiba-tiba satu suara di paripurna. ?”Cara pandangannya sama, makannya kita duduknya berdekatan,” kata Pasek terkekeh.