SOLOPOS.COM - Pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (tengah) saat berorasi di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, Senin (1/12/2014). (JIBI/Solopos/Antara/Ajat Sudrajat)
Pilkada Jakarta terus memanas. FPI menuding Jokowi mengintervensi kasus Ahok meskipun Presiden tak pernah mengeluarkan pernyataan apapun.
Solopos.com, JAKARTA — Meski tak ada hubungan langsung, nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikait-kaitkan dalam polemik ucapan Basuki Tjahaja Purnama soal Surat Al Maidah 51. Front Pembela Islam menuding Jokowi melakukan intervensi dalam kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta itu.
Tudingan itu dilontarkan Ketua FPI Habib Rizieq Shihab dalam pertemuan dengan pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (28/10/2016). Menurutnya, sebelum Ahok datang ke Bareskrim Mabes Polri dengan inisiatifnya sendiri untuk diperiksa, Jokowi justru menerimanya di Istana Negara.
Rizieq pun menuding pertemuan tersebut sangat janggal dan menimbulkan polemik di masyarakat. “Intervensi yang kuat adalah diamnya Presiden. Tidak ada satu kata patahpun dari Presiden untuk menyatakan sikap dari penegakan hukum dari kasus tersebut,” kata menegaskan.
Karena sikap Presiden itu, Rizieq menyebut Bareskrim Mabes Polri tidak berani memanggil Ahok. Padahal, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan keputusan kalau Ahok terbukti melakukan penghinaan terhadap Alquran dan ulama.
“Sampai saat ini [Bareskrim] memanggil Ahok pun tidak berani. Ahok ke Polri itu datang sendiri. Kami meminta pimpinan DPR untuk seluruh komponen untuk menegakan hukum,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy, meminta Presiden Jokowi netral dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017, terutama di Pilkada Jakarta. Menurutnya, kekhawatiran publik terkait netralitas Presiden cukup beralasan. Baca juga: Sentimen SARA Terus Diungkit, Jokowi Kembali Disebut-Sebut.
Meski kekhawatiran itu tak ada buktinya, namun mulai diembuskan terutama setelah kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh petahana Gubenur Basuki Tahaja Purnama. “Disamping isu SARA ada sebenarnya yang terpendam di DKI Jakarta. Semua merasa Presiden terlibat, tapi terpendam,” ujarnya udalam diskusi bertema Pemilu Damai di Gedung DPR, Kamis (27/102016).
Untuk itu, dia menyarankan agar Presiden Jokowi secara resmi menyatakan kenetralannya dalam Pilkada Jakarta agar tidak ada kekhawatiran publik tersebut. Bahkan Lukman mengatakan sudah ada pihak yang menyuarakan bahwa kalau Ahok tidak diusut maka Presiden Jokowi bisa diturunkan.