SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta–Pengangkatan Timur Pradopo menjadi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) lalu dicalonkan Presiden SBY sebagai Kapolri dianggap ganjil. SBY dinilai merusak sistem kaderisasi Polri.
“Pemilihan umum dan proses seleksi kaderisasi itu cukup lama di kepolisian. Cara-cara demikian pastinya kurang wajar. Padahal polisi sudah membuat sistem pemilihan seleksi yang mestinya harus dihormati. Sistem ini malah dirusak sendiri,” kata pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, Selasa (5/10).
Bambang mengatakan SBY harus menjelaskan pengangkatan Timur yang menjadi Komjen dalam satu hari. Lazimnya pengangkatan jabatan seseorang tak langsung diikuti penambahan bintang. Umumnya, setelah surat telegram rahasia Kapolri keluar, seorang perwira tidak langsung dilantik apalagi dinaikkan bintangnya.
“Ini TR, pelantikan dan naik bintang sekaligus. Apa nggak wajar? Semua itu ada prosesnya nggak bisa langsung-langsung begitu. Semua itu ada tata caranya. Ada masa dimana polri itu menilai dan menyeleksi. Dalam waktu semalam apa bisa menilai seseorang. Kita kan perlu pembuktian data-data dari departemen lain berikut catatan lain dari lembaga-lembaga terkait,” tukasnya.
Bambang menambahkan Presiden bisa menaikkan seorang calon secara wajar dan berjenjang kalau memang mau. Sementara, Timur diangkat dalam waktu satu hari dan dicalonkan dalam hitungan jam saja. “Dulu Sutanto pernah dari (jenderal) bintang 2 ke bintang 3 tapi ada tenggang waktu jadi ke Kapolri,” terangnya.
Apakah dengan dicalonkannya Timur secara mendadak, SBY ingin menunjukkan dirinya paling berwenang memilih Kapolri? “Ada kecenderungan ke sana. Itulah hak prerogatif. Dalam demokrasi sistem aturan tonggak utama. Bukan hak prerogatif. Hak itu tunduk pada aturan. Kalau bisa dihapus saja,” usulnya.
Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memilih Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kapolri. Terpilihnya mantan Kapolda Metro Jaya ini beberapa jam saja setelah mendapat kenaikan pangkat dan menduduki posisi baru sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Senin (4/10).
dtc/try